Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 18
tentang Cipta Kerja yang mencantumkan sanksi pidana kurungan penjara, dan juga denda
hingga ratusan juta rupiah.
"Pengusaha yang mempekerjakan pekerjanya pada hari libur nasional atau hari yang diliburkan
maka wajib membayar upah lembur. Pengusaha yang tidak membayar lembur terkena sanksi
pidana penjara 1 sampai 12 bulan, atau denda Rp 10 juta sampai dan paling banyak Rp 100
juta," ujar Dinar.
Berikut bunyi pasalnya: Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 7l ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat(2),Pasal79 ayat (1), ayat
(2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling
singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000 dan paling
banyak Rp100.000.000.
Pada dasarnya, membayar upah lembur memang kewajiban pengusaha yang sudah tertuang
dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, memang ada sanksi yang sah secara hukum
jika ada pengusaha yang tak melunaskan kewajibannya.
Lanjut ke halaman berikutnya soal aturan masuk kerja saat Pilkada >>> Kewajiban
pengusaha itu sendiri tertuang dalam pasal ayat (1) dan (2) pasal 78 dalam UU Cipta, tepatnya
di halaman 543. Berikut bunyinya: (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi
waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: a. ada
persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan
paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu)
minggu.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
Hal itu juga ditekankan kembali dalam ayat (2) dan (3) pasal 85 UU 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan yang berbunyi: (2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk
bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan
atau dijalankan secara terus- menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara
pekerja/buruh dengan pengusaha.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur
resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.
Adapun hak pekerja untuk libur di hari libur nasional, atau hari yang diliburkan tertuang dalam
ayat (1) pasal 85 dalam UU 13/2003 yang berbunyi: (1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada
hari-hari libur resmi.
17
