Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 17
Judul Nggak Bayar Duit Lembur Pilkada ke Pegawai, Awas Masuk Bui Bos!
Nama Media detik.com
Newstrend Libur Dan Cuti Bersama 2020
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5288388/nggak-bayar-
duit-lembur-pilkada-ke-pegawai-awas-masuk-bui-bos
Jurnalis Vadhia Lidyana
Tanggal 2020-12-09 16:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kemnaker) Hari ini jatuhnya hari yang
diliburkan. Artinya pekerja yang bekerja berarti lembur, dan lembur harus dibayar
neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kemnaker) Pengusaha yang
mempekerjakan pekerjanya pada hari libur nasional atau hari yang diliburkan maka wajib
membayar upah lembur. Pengusaha yang tidak membayar lembur terkena sanksi pidana penjara
1 sampai 12 bulan, atau denda Rp 10 juta sampai dan paling banyak Rp 100 juta
Ringkasan
Pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) hari ini, Rabu (9/12/2020) berlaku sebagai hari libur nasional.
Ketetapan itu berlaku juga untuk daerah yang tak melaksanakan Pilkada . Bagi pekerja yang
harus tetap masuk hari ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan kewajiban
pengusaha untuk membayar upah lembur.
NGGAK BAYAR DUIT LEMBUR PILKADA KE PEGAWAI, AWAS MASUK BUI BOS!
Pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) hari ini, Rabu (9/12/2020) berlaku sebagai hari libur nasional.
Ketetapan itu berlaku juga untuk daerah yang tak melaksanakan Pilkada .
Bagi pekerja yang harus tetap masuk hari ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengingatkan kewajiban pengusaha untuk membayar upah lembur.
"Hari ini jatuhnya hari yang diliburkan. Artinya pekerja yang bekerja berarti lembur, dan lembur
harus dibayar," tegas Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani kepada detikcom.
Dinar mengatakan, pengusaha akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam hal ini, sanksi bagi pengusaha yang tak membayar upah lembur tertuang
dalam pasal 187 ayat (1) dalam Bagian Kedua Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2020
16
