Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 163
Judul Tak Sesuai Hasil Rapat Dewan Pengupahan, Buruh Minta UMK Jabar
2021 Direvisi
Nama Media sindonews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/241302/701/tak-sesuai-hasil-
rapat-dewan-pengupahan-buruh-minta-umk-jabar-2021-direvisi-
1606025502
Jurnalis Arif Budianto
Tanggal 2020-11-22 14:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Roy Jinto (Ketua DPD KSPSI Jawa Barat) Kami meminta Gubernur Jawa Barat untuk
merevisi, terutama terkait UMK Kabupaten Cianjur dan sembilan kabupaten atau kota lainya.
Mestinya, Gubernur menggunakan kewenangannya untuk menaikkan UMK tahun 2021 di daerah
tersebut, agar buruh mendapat keadilan
Ringkasan
Organisasi buruh meminta Gubernur Ridwan Kamil merevisi Keputusan Gubernur (Kepgub)
Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
Mereka menilai, Kepgub tersebut tidak seusai dengan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi.
Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, pihaknya mengapresiasi Gubernur Jabar
yang telah meneken kenaikan UMK sesuai rekomendasi daerah.
TAK SESUAI HASIL RAPAT DEWAN PENGUPAHAN, BURUH MINTA UMK JABAR 2021
DIREVISI
Organisasi buruh meminta Gubernur Ridwan Kamil merevisi Keputusan Gubernur (Kepgub)
Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
Mereka menilai, Kepgub tersebut tidak seusai dengan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi.
Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, pihaknya mengapresiasi Gubernur Jabar
yang telah meneken kenaikan UMK sesuai rekomendasi daerah.
("Kami meminta Gubernur Jawa Barat untuk merevisi, terutama terkait UMK Kabupaten Cianjur
dan sembilan kabupaten atau kota lainya. Mestinya, Gubernur menggunakan kewenangannya
162
