Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 231

Judul               Besaran dan Daftar Provinsi yang Telah Menetapkan UMK 2021
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/22/093500765/besaran-
                                    dan-daftar-provinsi-yang-telah-menetapkan-umk-2021
                Jurnalis            Dandy Bayu Bramasta
                Tanggal             2020-11-22 09:35:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan
              bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
              terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19



              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan tak ada kenaikan upah minimum
              pada tahun depan, baik upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota
              (UMK). Dikutip Kompas.com, Rabu (28/10/2020), hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor
              M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
              Virus Disease 2019 (Covid-19).


              BESARAN DAN DAFTAR PROVINSI YANG TELAH MENETAPKAN UMK 2021


              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan tak ada kenaikan upah minimum
              pada tahun depan, baik upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota
              (UMK). Dikutip Kompas.com, Rabu (28/10/2020), hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor
              M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi
              Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

              Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 karena kondisi ekonomi Indonesia saat
              ini  dalam  masa  pemulihan.  Menurut  pemerintah,  kenaikan  upah  tahun  2021  justru  akan
              memberatkan dunia usaha. "Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja
              bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
              penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida
              dalam surat edarannya.






                                                           230
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236