Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 226

BP2MI: BISNIS PENGIRIMAN TKI ILEGAL MASIH TINGGI, ADA OKNUM!

              Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan
              bisnis pengiriman pekerja migran secara ilegal masih tinggi.

              "Kenapa penempatan pekerja migran secara ilegal itu masih tinggi angkanya, karena masyarakat
              miskin informasi," kata Rhamdani di Manado, dikutip dari Antara, Sabtu (22/11/2020).

              Menurutnya, pekerja migran ilegal ini menjadi korban dari calo. Mereka yang merupakan kaki
              tangan  sindikat  mengiming-imingi  pekerja  migran  dengan  pekerjaan  bagus,  bergaji  tinggi,
              kemudian  memberangkatkan  pekerja  migran  secara  cepat  ke  negara  penempatan."Ini  bisa
              dicegah apabila ada sinergi antara pemerintah daerah dengan BP2MI," ujarnya.

              Sinergi yang dimaksud adalah dengan menyiapkan berbagai informasi yang komprehensif dan
              cukup bagi para pekerja migran sehingga resiko berangkat secara ilegal dapat diketahui. "Bila
              itu dilakukan, yakin kita sudah mampu melakukan proteksi dini dari hulu agar tidak ada lagi
              korban anak-anak bangsa kita yang diberangkatkan secara ilegal," jelasnya.

              Faktor  lainnya  adalah  banyaknya  keterlibatan  oknum,  mulai  dari  lembaga  atau  organisasi  di
              dalam  bisnis  pengiriman  pekerja  migran.  "Saya  tidak  terbiasa  basa-basi,  jujur  ini  era
              keterbukaan, ada banyak oknum dari berbagai instansi [lembaga] kemungkinan juga terlibat,"
              ujarnya.

              Saat  ini,  dia  menegaskan  BP2MI  berkomitmen  untuk  menumpas  total terhadap  aksi  sindikat
              pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri.

              "Apakah kita akan membiarkan sindikat seolah-olah bisa mengatur negara ini? Tidak. Jangan
              pernah kita memberi kesempatan para pemilik modal, orang-orang berduit seolah-olah dengan
              uangnya mereka bisa mengendalikan negara ini? Tidak. Atau seolah-olah mereka bisa membayar
              kita aparatur negara yang diberikan mandat oleh rakyat, tidak," tegasnya.








































                                                           225
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231