Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 250
Ringkasan
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menetapkan upah minimum kabupaten/kota
atau UMK 2021 dengan menandatangani Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/61
Tahun 2020 tentang UMK 35 kabupaten/kota di provinsi itu. "Kenaikan UMK bervariasi mulai dari
0,75 persen hingga 3,68 persen sesuai dengan hasil-hasil pembahasan Dewan Pengupahan
kabupaten/kota dan rekomendasi bupati, wali kota masing-masing daerah," kata Ganjar dilansir
dari Antara, Minggu (22/11/2020).
DAFTAR LENGKAP RINCIAN UMK DI 35 KABUPATEN KOTA SE-JAWA TENGAH DI
2021
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menetapkan upah minimum kabupaten/kota
atau UMK 2021 dengan menandatangani Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/61
Tahun 2020 tentang UMK 35 kabupaten/kota di provinsi itu. "Kenaikan UMK bervariasi mulai dari
0,75 persen hingga 3,68 persen sesuai dengan hasil-hasil pembahasan Dewan Pengupahan
kabupaten/kota dan rekomendasi bupati, wali kota masing-masing daerah," kata Ganjar dilansir
dari Antara, Minggu (22/11/2020).
Menurut dia, keputusan ini merupakan jaring pengaman sosial dalam rangka melaksanakan
fungsi perlindungan upah bagi pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha bagi perusahaan
atau dunia usaha di Provinsi Jateng.
Ia menyebutkan upah minimum adalah upah bulanan terendah dan hanya berlaku bagi pekerja
atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. "Pengusaha yang telah
memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum, dilarang mengurangi atau
menurunkan besaran upah yang telah dibayarkan," ujar Ganjar.
Ia menegaskan keputusan penetapan UMK 2021 Jawa Tengah di 35 kabupaten/kota ini berlaku
mulai 1 Januari 2021 sesuai dengan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. "Artinya, pengusaha
wajib melaksanakan ketentuan ini mulai 1 Januari 2021," tegas Ganjar.
Berikut besaran UMK 2021 pada 35 kabupaten/kota di Jateng: Sebelumnya, Gubernur Ganjar
Pranowo memutuskan untuk menaikkan besaran UMP Jawa Tengah pada 2021 menjadi Rp
1.798.979 atau naik sebesar 3,27 persen dari besaran UMP Jateng 2020 sebesar Rp 1.742.015.
"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah
kami tetapkan UMP Jateng 2021 naik menjadi sebesar Rp 1.798.979,12," kata Ganjar.
Ganjar mengaku tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dalam menetapkan
kenaikan UMP Jateng 2021, melainkan tetap berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah
Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan.
Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan
Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pihak-pihak tersebut, lanjut Ganjar, sudah diajak berbicara dan
memberikan masukan-masukan. "UMP Jateng 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran
Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan
UMP 2020. Perlu saya sampaikan bahwa UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang
pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami
pegang erat," jelas dia.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year of year (yoy) untuk September di
Jawa Tengah sebesar 1,42 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85
persen "Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 3,27 persen. Angka inilah yang kami
249
