Page 260 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

KSPI APRESIASI SUBSIDI UPAH TERMIN II

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi bantuan
subsidi gaji/upah (BSU) termin kedua bagi para pekerja/buruh yang masuk tahap IV. "Subsidi
upah bermanfaat untuk buruh, walaupun masih jauh dari kebutuhan buruh. Setidaknya, itu
sudah membantu untuk biaya transportasi sebulan." kata Said saat dihubungi, kemarin.

Namun. Said menyayangkan kehadiran BSU yang belum dirasakan seluruh buruh. Dalam
catatannya, hanya sekitar 10% buruh/pekerja yang mendapat bantuan tersebut. "Hanya sedikit
buruh yang dapat subsidi upah tersebut, sekitar 5 juta orang atau 10% dari total 56 juta lebih
buruh formal," ujarnya.

Hal itu, sambungnya, tak lepas dari kebijakan BSU yang hanya diberikan kepada buruh berupah
Rp5 juta ke bawah.

KSPI sejak Maret 2020 sudah mengusulkan subsidi upah untuk seluruh buruh formal, baik
peserta maupun bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang berupah di bawah 1.5 kali upah
minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) daerah.

Jumat (20/11), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyalurkan subsidi gaji/upah bagi
2,44 juta orang dalam pencairan tahap IV di termin kedua, yaitu untuk periode November-
Desember 2020. "Alhamdulillah, pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi gaji bateh IV
untuk termin kedua ini kepada 2.44 juta pekerja dengan anggaran yang disalurkan mencapai
Rp2,93 triliun " kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan
resminya.

Dengan penyaluran tahap IV itu, sampai saat ini Kemenaker telah menyalurkan bantuan subsidi
upah (BSU) termin kedua kepada 10,48 juta penerima atau 84,5% dari keseluruhan penerima
yang mencapai 12,4 juta orang.

Rincian penyaluran termin kedua sejauh ini ialah tahap I disalurkan kepada 2.180.382 orang,
tahap II disalurkan kepada 2.713.434 orang, tahap III disalurkan kepada 3.149.031 orang, dan
tahap IV untuk 2.442.289 orang.

Bagi pekerja yang merasa berhak mendapatkan BSU, tapi masih belum menerima. Ida
mendorong agar segera melapor ke manajemen perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu
dilakukan agar data pekerja yang kurang dapat diperbaiki.

"Karena sumber datanya dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga penyelesaian data ini harus
dikoordinasikan dengan mereka juga. Baru nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan
koreksi kepada Kemenaker." ujar Ida. (Iam/Ins/ E-2)

259