Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

UMK 35 KABUPATEN/KOTA DI JATENG NAIK

Upah Minimum di 35 Kota Kabupaten di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan tahun
2020. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, kenaikan bervariasi mulai dari
0,75% hingga 3,68%. UMK tertinggi masih ditempati Kota Semarang yaitu Rp 2.810.025.
Sedangkan UMK terendah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1.805.000.

Ganjar mengatakan, kenaikan upah minimum ini telah tercatat dalam Surat Keputusan Gubernur
Jawa Tengah tanggal 20 November No 561/61 Tahun 2020 tentang Upah Minimum pada 35
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

"Keputusan ini merupakan jaring pengaman sosial dalam rangka melaksanakan fungsi
perlindungan upah bagi pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha bagi perusahaan atau dunia
usaha di Provinsi Jawa Tengah," ujar Ganjar ditemui usai mengunjungi posko pengungsian di
Desa Taman-agung Kecamatan Muntilan Magelang,Sabtu (21/11).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, Bupati/wali Kota dalam mengajukan rekomendasi terkait Upah
Minimum tentunya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masukan
dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota masing-ma-sing.

"Kenaikan bervariasi mulai dari 0,75% sampai dengan 3,68% sesuai dengan hasil-hasil
pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dan rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-
masing daerah," kata Ganjar.

Ganjar menegaskan, keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2021, sesuai dengan UU
11/2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV Ketenagakerjaan. Artinya, lanjut Ganjar, pengusaha
wajib melaksanakan ketentuan ini mulai tanggal 1 Januari 2021. Ganjar

menyampaikan, upah minimum adalah upah bulanan terendah, dan hanya berlaku bagi pekerja
atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

"Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum, dilarang
mengurangi atau menurunkan besaran upah yang telah dibayarkan," tegasnya. Hormati
Keputusan

Sementara itu, Apindo Jateng menghormati keputusan Gubernur Jateng yang telah
menandatangani Surat Keputusan terkait UMK Kabupaten/Kota 2021.

Ketua Apindo Jateng Frans Kongi mengungkapkan, pada prinsipnya buruh adalah mitra bagi
perusahaan. Apindo dalam hal ini tentu sudah mendorong perusahaan untuk bisa memenuhi
UMK yang sudah diputuskan.

"Mungkin ada 20 persen perusahaan yang kurang terdampak Covid-19, tetapi 80 persen
dampaknya luar biasa. Ini yang kami minta komunikasikan dengan baik antara manajemen dan
pekerjanya," ujar Frans, Minggu (22/11). Menurutnya, penetapan UMK di daerah memang ada
yang berbuah kata sepakat. Hai ini bisa saja terjadi karena pengurus di kab/kota melihat kondisi
di daerah memungkinkan untuk dinaikkan. (ekd,J14-64)

3