Page 410 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

Ada beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang dirasa bukan pro rakyat. Seperti
memasukkan tenaga kerja dari China, menyetujui pelemahan UUD KPK, RUU PIP, Pancasila jadi
Ekasila dan lain sebagainya. Berbagai kebijakan terkesan merugikan negara. Sebagian rakyat
menuduh ini kesalahan Jokowi semata. Menimbulkan kemarahan dimana-mana?!

Mengurus negara Indonesia ini rumit sekali. Apalagi jika dalam negara itu tengah mengalami
persoalan ekonomi. Efeknya guncangan politik desakan mundur pada Presiden terjadi. Banyak
contoh beberapa Presiden di dunia memilih mengundurkan diri karena persoalan krisis ekonomi.
Suasana ini diperkeruh manuver elit politik yang ingin jadi pengganti.

Apalagi dalam situasi Covid-19 yang sedang menjadi wabah dunia. Akan membawa ancaman
krisis multi dimensi di setiap negara. Epidemi Covid-19 ini telah menelanjangi kualitas
kepemimpinan serta kemampuan manajemen para peresiden di berbagai negara di dunia.
Apakah Presiden mampu mengatasinya atau bahkan menimbulkan masalah baru di depan
mata?!

Tapi melengserkan Presiden Jokowi bukan sesuatu yang mudah. Karena beliau hasil pemilu yang
sah. Untuk melengserkannya harus melalui jalur yang sah. Seperti; karena melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden."(Pasal 7A UUD 1945).

Jika hanya gara-gara UUD Omnibus law Ciptakarya yang dianggap menyengsarakan kaum buruh,
maka bukan melengserkan Presiden solusinya. Tetapi buruh dapat mengajukan gugatan Judial
reviu kepada MA (Mahkamah Konstitusi). Selanjutnya MA meminta kepada Pemerintah (DPR)
untuk membatalkan UUD Ciptakarya. Cara seperti ini yang selayaknya, menjalankan konstitusi
yang tertera.

Peristiwa lengser Presiden di dunia terjadi dengan dua cara yakni lengser karena kudeta militer
dan lengser karena desakan rakyat. Pertama karena kudeta militer. Karena keadaan politik dan
ekonomi yang sangat kacau, maka dengan alasan penyelamatan negara, militer mengambil alih
kekuasaan negara sementara atau seterusnya, tergantung situasi kondisi negara selanjutnya.

Pristiwa kudeta militer pernah terjadi di beberapa negara dunia. Salah satunya terjadi di Mesir.
Pada 3 Juli 2013, Abdul Fattah el-Sisi, Kolonel Jenderal Angkatan Bersenjata Mesir,
mengumumkan bahwa Presiden Muhammad Morsi telah dilengserkan dan mengangkat kepala
Mahkamah Konstitusi sebagai Presiden Mesir sementara. Morsi diadili selama lima tahun lebih
dan meninggal dunia pada Tahun 2019.

Indonesia pernah mengalami lengser Presiden Sukarno dengan "sangat manis." Karena suasana
ekonomi kacau balau, diperburuk lagi dengan pembunuhan tujuh jendral oleh PKI. Rakyat
melakukan demonstrasi. Presiden Sukarno meminta Jendral Suharto untuk mengamankan
negara melaui "Supersemar." Selanjutnya diadakan sidang MPR yang mengangkat Presiden
Suharto sebagai Presiden.

Kedua lengsernya Presiden Suharto. Kerusuhan semakin melebar di seluruh penjuru negeri.
Beberapa demonstran hilang dan mati. Pemilu dipercepat ditawarkan elit politik sebagai solusi.
Anggota DPR ngotot agar Presiden mengundurkan diri. Tapi anak Suharto keberatan ayahnya
mengundurkan diri. Namun Suharto lebih mementingkan keselamatan negeri. Kamis, 21 Mei
1998, Presiden Suharto resmi mengundurkan diri.

Malangnya, ada beberapa Presiden atau Perdana Menteri yang lengser berakhir dipenjara. Di
Malasyia, Perdana Menteri Najib Razak, yang kalah dalam Pemilu tahun 2018, menghadapi
sejumlah tuduhan kriminal dan divonis 12 tahun penjara. Di Filipina, Presiden Estrada yang ke-

409