Page 1074 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1074
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Kami tidak akan tergesa-gesa, karena masih
ada waktu. Akan kami kaji dan komunikasikan
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Tadi ada Bupati yang menyampaikan, mbok
diundur sampai November (pengumumanya), biar kita bisa komunikasi lebih dulu. Saya kira ini
ide bagus, kami akan sampaikan aspirasi ini. Saat ini, tim lagi bekerja
Ringkasan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) Aria Nugrahadi menanggapi terbitnya Surat Edaran (SE) dari Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) tentang pengupahan. Dalam SE itu upah minimum 2021 diputuskan sama dengan
2020 Penetapan itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK
.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
PEMDA OGAH LANGSUNG PUTUSKAN UPAH 2021 TAK NAIK, INI ALASANNYA
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) Aria Nugrahadi menanggapi terbitnya Surat Edaran (SE) dari Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) tentang pengupahan. Dalam SE itu upah minimum 2021 diputuskan sama dengan
2020 Penetapan itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK
.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
Kendati demikian, Aria mengatakan tetap ada pembahasan bersama dewan pengupahan tingkat
Kabupaten/Kota di DIY tetap dilakukan.
"Sudah ada pembahasan dewan pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota. (Tapi) belum
diputuskan. Kemungkinan akan mundur untuk penyampaiannya (keputusannya)," kata Aria saat
dihubungi wartawan, Rabu (28/10/2020).
Pembahasan itu, kata dia, soal besaran upah yang akan ditetapkan oleh provinsi. Menurutnya,
nantinya keputusan apakah upah akan tetap sesuai dengan SE Menaker atau tidak nantinya akan
diputuskan di dewan pengupah.
"Itu (besaran upah) akan kita bahas di dewan pengupahan. Nanti keputusannya di dewan
pengupahan daerah. Prinsipnya nanti ada mekanismenya untuk menentukan upah ada di dewan
pengupahan itu (forumnya)," jelasnya.
" Dewan pengupahan daerah bisa mengambil keputusan (soal upah). Dalam waktu dekat
ditunggu hasilnya," sambungnya.
Aria juga menjelaskan, pihaknya tetap berkoordinasi dengan mereka yang tergabung dalam
dewan pengupahan. Baik itu dari unsur serikat pekerja maupun dari pengusaha.
Ia menjelaskan dalam rapat itu nantinya menentukan rumusan besaran gaji yang akan
direkomendasikan ke Gubernur DIY untuk ditetapkan.
"Kalau kami sebagai bagian dari dewan pengupahan provinsi tentu saja akan (membuat
rumusan). Rumusan itu ada di dewan pengupahan provinsi yang nantinya rumusan itu akan kami
jadikan rekomendasi untuk Gubernur untuk melakukan penetapan," bebernya.
1073
