Page 1075 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1075
"Karena kita perlu mendengarkan aspirasi dari semua pihak, baik pemerintah, pekerja dan
pengusaha," tegasnya.
Aria menambahkan yang diharapkan daerah sebenarnya adalah menyesuaikan Peraturan
Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015. Namun, justru yang keluar adalah SE dari Kemenaker.
"Juknis yang kami harapkan ya yang sesuai dengan PP 78 itu tapi kok yang keluar malah SE,"
katanya.
Langsung klik halaman selanjutnya.
Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengkaji surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tentang upah minimum 2021 yang sama dengan upah 2020.
Ganjar mengaku baru menerima surat edaran tersebut hari ini.
"Suratnya baru saya terima tadi, meskipun kemarin-kemarin kita sudah komunikasi. Sekarang
kami sedang mengkaji dan mengkomunikasikan dengan Tripartit agar fair, karena satu dasarnya
UU Ketenagakerjaan, ada UU Kedaruratan dan ada surat edaran ini," kata Ganjar di kantornya,
Semarang, Selasa (27/10/2020).
Dalam surat tersebut, Menaker meminta para Gubernur menetapkan Upah Minimum tahun 2021
sama dengan tahun 2020 alias tidak ada kenaikan. Ganjar menejelaskan pihaknya tidak tergesa-
gesa dan akan membicarakan dengan tripartit.
"Kami tidak akan tergesa-gesa, karena masih ada waktu. Akan kami kaji dan komunikasikan,"
jelas Ganjar.
Ia menyebut masih ada waktu untuk mengkaji dan melakukan komunikasi dengan berbagai
pihak. Selain itu ada juga usulan agar pengumuman dilakukan November agar bisa lebih lama
mengkaji.
"Tadi ada Bupati yang menyampaikan, mbok diundur sampai November (pengumumanya), biar
kita bisa komunikasi lebih dulu. Saya kira ini ide bagus, kami akan sampaikan aspirasi ini. Saat
ini, tim lagi bekerja," ujarnya.
1074
