Page 1107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1107
( "Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/10/2020).
Menurutnya, pengusaha memang sedang susah. Tapi buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya,
pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021. Tetapi, bagi
perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikkan
upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kemeterian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat. Apakah Presiden sudah
mengetahui keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak?" kata dia.
Oleh karena itu, jelas dia, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi
nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2 November dan 9 sampai 10 November yang diikuti
puluhan dan bahkan ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR, dan di kantor
gubernur di seluruh Indonesia dengan membawa isu batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan
menuntut kenaikan upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat.
1106
