Page 1106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1106
Judul Upah Minimum Tak Naik, Aksi Buruh Bakal Makin Mengeras
Nama Media sindonews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/211646/34/upah-minimum-tak-naik-
aksi-buruh-bakal-makin-mengeras-1603861830
Jurnalis Kunthi Fahmar Shandy
Tanggal 2020-10-28 13:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Menaker) Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya
memandang kepentingan pengusaha semata
negative - Said Iqbal (Menaker) Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya
di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat.
Apakah Presiden sudah mengetahui keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak?
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.4/x/2020
tertanggal 26 Oktober 2020.
Adapun isi surat edaran tersebut adalah meminta para gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020,
melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan, dan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
UPAH MINIMUM TAK NAIK, AKSI BURUH BAKAL MAKIN MENGERAS
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.4/x/2020
tertanggal 26 Oktober 2020.
Adapun isi surat edaran tersebut adalah meminta para gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020,
melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan, dan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
1105

