Page 1555 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

negative - Timboel Siregar (Pengamat Ketenagakerjaan) Saya kira penambahan 4 item KHL
dengan menurunkan kualitas beberapa item KHL yang lama adalah tidak tepat, dan ini tidak
obyektif melihat kondisi riil di masyarakat

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya
memandang kepentingan pengusaha semata

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah minimum di tahun
depan, baik upah minimum provinsi ( UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota ( UMK).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

UPAH MINIMUM 2021 TIDAK NAIK, TANGGAPAN SERIKAT BURUH HINGGA
PENGAMAT KETENAGAKERJAAN

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah minimum di tahun
depan, baik upah minimum provinsi ( UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota ( UMK).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum tahun depan yakni karena kondisi ekonomi
Indonesia saat ini dalam masa pemulihan. Menurut pemerintah, kenaikan upah tahun 2021 justru
akan memberatkan dunia usaha.
"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta
menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum
pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida dalam surat edarannya.

Surat edaran tersebut diteken pada 26 Oktober 2020. Dengan begitu, upah minimum tahun
depan sama dengan tahun ini, atau tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Menaker Tak Adil Deputi Presiden Bidang Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi
Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) Surnadi, menyoroti keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, yang tidak menaikkan Upah Minimum Tahun 2021.

Menurutnya, pemerintah memiliki kecenderungan berpihak hanya pada pengusaha.
Hal itu didasari dengan hasil dialog Dewan Pengupahan SE Indonesia pada 15-17 Oktober 2020
di Hotel Harris Kembangan, di mana ada 2 keputusan yakni : 1.Ump /UMK/umsp/umsk
penetapannya diserahkan ke masing masing wilayah. Rekomendasi Dewan Pengupahan unsur
SP/SB (serikat pekerja atau seriat buruh).

2. Penetapan upah 2021 sama dengan tahun 2020 usulan Apindo/Kadin.

"Ada dua rekomendasi usulan itu. Tiba-tiba ada Surat Edaran yang menyatakan upah tahun 2021
tidak naik," kata dia saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (27/10/2020).

"Atinya menaker hanya mementingkan usulannya Apindo saja. Ini yang buruh tidak pernah
harapkan. Mestinya menaker mengakomodir kepentingan buruh juga. Eggak boleh sepihak ini
namanya tidak adil," sambung dia.
1554