Page 1559 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

UMP 2021 TAK NAIK, BURUH BAKAL GELAR DEMO BESAR-BESARAN

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap pemerintah yang tidak
menaikkan Upah Minimum Provinsi 2021 ( UMP 2021 ).

Guna menentang hal itu, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi
nasional besar-besaran di 24 propinsi pada 2 Noveember dan 9-10 November 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pengusaha memang sedang susah. Namun, nasib buruh
juga jauh lebih susah. Menurutnya, seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap
ada kenaikan UMP 2021 .

"Menaker (Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah) tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya
memandang kepentingan pengusaha semata," kata Said Iqbal dalam keterangannya kepada
Liputan6.com, Selasa (27/10/2020).
Said melanjutkan, perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan dengan tidak
menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Tapi jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap
ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh Said Iqbal mempertanyakan keputusan ini. "Apakah Prdesiden sudah mengetahui
keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?" tanyanya.

Adapun, demonstrasi tersebut nantinya diikuti puluhan hingga ratusan ribu buruh. Mereka akan
berdemo di depan kantor Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di
seluruh Indonesia bersamaan dengan isu pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum
tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Dikutip dari Surat Edaran Menaker tersebut, Selasa (27/10/2020), pandemi Covid-19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja dan buruh termasuk dalam membayar upah.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Atas dasar hal tersebut, Menteri Ida Fauziyah meminta kepada para gubernur di seluruh
Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama
dengan nilai Upah Minimum tahun 2020. Dengan kata lain tidak ada kenaikan UMP 2021.

Ida juga meminta kepada para gubernur untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah
tahun 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam SE ini, para kepala daerah wajib mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada
31 Oktober 2020.

Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menambahkan, dalam SE tersebut tidak
ada kata kenaikan sehingga UMP 2021 sama dengan tahun ini.

"Jadi nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Tidak ada kenaikan dan
di SE tidak ada kata kenaikan," tegas Dinar Titus Jogaswitani.

1558