Page 1568 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Menkeu Nilai UMP 2021 Tak Naik Demi Cegah Lonjakan PHK di Tengah
Pandemi
Nama Media merdeka.com

Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menkeu-nilai-ump-2021-tak-naik-
demi-cegah-lonjakan-phk-di-tengah-pandemi.html

Jurnalis Merdeka
Tanggal 2020-10-27 17:25:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000

News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri) Ini kita cari titik balance-nya dari pemerintah
menggunakan berbagai instrumen. Instrumen UMP atau upah minimum satu hal, tapi
pemerintah menggunakan banyak sekali anggaran untuk perlindungan sosial dalam rangka
mengkompensasi dan membantu daya beli masyarakat
neutral - Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) Sehingga ini harus tetap jadi perhatian, karena ini
berarti sektor usaha masih dalam situasi yang sangat-sangat tertekan, dan masyarakat juga
tertekan, sehingga kita harus sama-sama menjaganya untuk bisa pulih. Dengan tidak
menimbulkan trigger, yang kemudian akan menimbulkan dampak negatif kepada yang lainnya
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) Itu adalah untuk berbagai macam bantuan langsung
kepada masyarakat, yang diharapkan bisa membantu daya beli. Termasuk bantuan gaji kepada
mereka yang berpendapatan di bawah Rp 5 juta

positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri) Itulah instrumen fiskalnya. Sehingga perusahaan tetap
bisa bertahan atau bahkan mulai bangkit kembali, namun masyarakat dan pekerja tetap bisa
dijaga dari daya belinya. Itu peranan dari fiskal kita untuk jadi jembatan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi nilai upah minimum 2021 sama dengan
nilai upah minimum 2020. Tidak ada kenaikan dan di SE tidak ada kata kenaikan

Ringkasan

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memberikan penilaian terhadap kebijakan
mempertahankan upah minimum atau UMP 2021 bagi pekerja dan/atau buruh. Menurut dia,
aturan tersebut merupakan salah satu instrumen yang dibuat pemerintah agar perusahaan tidak
semakin goyah dalam masa pemulihan ekonomi pasca wabah pandemi Covid-19.

1567