Page 1569 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

MENKEU NILAI UMP 2021 TAK NAIK DEMI CEGAH LONJAKAN PHK DI TENGAH
PANDEMI
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memberikan penilaian terhadap kebijakan
mempertahankan upah minimum atau UMP 2021 bagi pekerja dan/atau buruh. Menurut dia,
aturan tersebut merupakan salah satu instrumen yang dibuat pemerintah agar perusahaan tidak
semakin goyah dalam masa pemulihan ekonomi pasca wabah pandemi Covid-19.

Dia pun tak mau ada salah satu kebijakan yang malah menyebabkan banyak perusahaan
semakin lemah, sehingga para pekerja juga turut berhadapan dengan kemungkinan terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ini kita cari titik balance-nya dari pemerintah menggunakan berbagai instrumen. Instrumen
UMP atau upah minimum satu hal, tapi pemerintah menggunakan banyak sekali anggaran untuk
perlindungan sosial dalam rangka mengkompensasi dan membantu daya beli masyarakat," tutur
Menteri Sri Mulyani dalam sesi teleconference, Selasa (27/10).
Menteri Sri Mulyani menambahkan kebijakan ini juga dilandasi angka inflasi sampai Oktober 2020
ini terhitung cukup rendah. Jadi dalam hal ini dari sisi inflasi yang biasanya mengurangi daya
beli masyarakat, kini dalam situasi yang rendah.

"Sehingga ini harus tetap jadi perhatian, karena ini berarti sektor usaha masih dalam situasi yang
sangat-sangat tertekan, dan masyarakat juga tertekan, sehingga kita harus sama-sama
menjaganya untuk bisa pulih. Dengan tidak menimbulkan trigger, yang kemudian akan
menimbulkan dampak negatif kepada yang lainnya," katanya.

Pemerintah disebutnya akan terus berkomitmen memperbaiki daya beli masyarakat. Itu
tercermin dari keseluruhan belanja pemerintah pada 2020 yang berhubungan dengan bantuan
sosial (bansos), mencapai lebih dari Rp 220 triliun.

"Itu adalah untuk berbagai macam bantuan langsung kepada masyarakat, yang diharapkan bisa
membantu daya beli. Termasuk bantuan gaji kepada mereka yang berpendapatan di bawah Rp
5 juta," terang dia.

Dia menyimpulkan, pemerintah berupaya menggunakan instrumen fiskal tanpa menimbulkan
tekanan kepada perusahaan. Sementara, di sisi lain masyarakat dan pekerja juga tetap
membutuhkan dukungan.

"Itulah instrumen fiskalnya. Sehingga perusahaan tetap bisa bertahan atau bahkan mulai bangkit
kembali, namun masyarakat dan pekerja tetap bisa dijaga dari daya belinya. Itu peranan dari
fiskal kita untuk jadi jembatan," ungkap Menteri Sri Mulyani .

Menaker Putuskan UMP Tahun Depan Tak Naik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
memutuskan tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang
dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Dikutip dari Surat Edaran Menaker tersebut, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi
perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh termasuk
dalam membayar upah.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

1568