Page 1574 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1574
Menurut dia, aturan tersebut merupakan salah satu instrumen yang dibuat pemerintah agar
perusahaan tidak semakin goyah dalam masa pemulihan ekonomi pasca wabah pandemi Covid-
19.
SRI MULYANI: UMP 2021 TAK NAIK JADI INSTRUMEN UNTUK PULIHKAN
PERUSAHAAN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penilaian terhadap kebijakan
mempertahankan upah minimum atau UMP 2021 bagi pekerja dan/atau buruh.
Menurut dia, aturan tersebut merupakan salah satu instrumen yang dibuat pemerintah agar
perusahaan tidak semakin goyah dalam masa pemulihan ekonomi pasca wabah pandemi Covid-
19.
Sri Mulyani mengutarakan, angka inflasi sampai Oktober 2020 ini terhitung cukup rendah. Jadi
dalam hal ini dari sisi inflasi yang biasanya mengurangi daya beli masyarakat, kini dalam situasi
yang rendah.
"Sehingga ini harus tetap jadi perhatian, karena ini berarti sektor usaha masih dalam situasi yang
sangat-sangat tertekan, dan masyarakat juga tertekan, sehingga kita harus sama-sama
menjaganya untuk bisa pulih. Dengan tidak menimbulkan trigger, yang kemudian akan
menimbulkan dampak negatif kepada yang lainnya," katanya dalam sesi teleconference, Selasa
(27/10/2020).
Pemerintah disebutnya akan terus berkomitmen memperbaiki daya beli masyarakat. Itu
tercermin dari keseluruhan belanja pemerintah pada 2020 yang berhubungan dengan bantuan
sosial (bansos), mencapai lebih dari Rp 220 triliun.
"Itu adalah untuk berbagai macam bantuan langsung kepada masyarakat, yang diharapkan bisa
membantu daya beli. Termasuk bantuan gaji kepada mereka yang berpendapatan di bawah Rp
5 juta," terang dia.
Dia menyimpulkan, pemerintah berupaya menggunakan instrumen fiskal tanpa menimbulkan
tekanan kepada perusahaan. Sementara di sisi lain masyarakat dan pekerja juga tetap
membutuhkan dukungan.
"Itulah instrumen fiskalnya. Sehingga perusahaan tetap bisa bertahan atau bahkan mulai bangkit
kembali, namun masyarakat dan pekerja tetap bisa dijaga dari daya belinya. Itu peranan dari
fiskal kita untuk jadi jembatan," ungkap Sri Mulyani.
Di lain sisi, ia pun tak mau ada salah satu kebijakan yangalah menyebabkan banyak perusahaan
semakin lemah, sehingga para pekerja juga turut berhadapan dengan kemungkinan terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ini kita cari titik balance -nya dari pemerintah menggunakan berbagai instrumen. Instrumen
UMP atau upah minimum satu hal, tapi pemerintah menggunakan banyak sekali anggaran untuk
perlindungan sosial dalam rangka mengkompensasi dan membantu daya beli masyarakat," tutur
Sri Mulyani .
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum
tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
1573
