Page 1689 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1689
Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan upah minimum 2021
tidak mengalami kenaikan alias sama dengan upah minimum 2019.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan
kepada Gubernur se-Indonesia.
Upah Minimum 2021 Tak Naik, Depenas: Keputusan Bijak Saat Pandemi Covid-19 Surat Edaran
Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
SE ini diterbitkan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi
pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Penerbitan juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada
kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh
termasuk dalam membayar upah.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
kata Menaker Ida, Selasa (27/10/2020) dikutip dari laman resmi kemnaker.go.id .
Surat edaran yang diteken Menaker pada 26 Oktober 2020 ini secara resmi upah minimum 2021
akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
"Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021
pada tanggal 31 Oktober 2020," kata Menaker Ida.
Upah Minimum 2021 Resmi Tak Naik, Berikut Daftar Lengkap UMP 2020 di Seluruh Provinsi
Indonesia Sebagai informasi, berikut daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK tahun 2020
di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur.
DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun
2020 sebesar Rp 4.267.349.
Provinsi Banten Dikutip dari Kompas.com, berikut daftar besaran UMK 2020 untuk 8
kota/kabupaten di Provinsi Banten: 1. Kota Cilegon Rp 4.246.081,00 2. Kota Tangerang Selatan
Rp 4.168.268,00 3. Kabupaten Tangerang Rp 4.168.268,00 4. Kabupaten Serang Rp
4.152.887,00 5. Kota Tangerang Rp 4.119.029,00 6. Kota Serang Rp 3.773.940,00 7. Kabupaten
Pandeglang Rp 2.758.909,00 8. Kabupaten Lebak Rp 2.710.654,00 Provinsi Jawa Barat UMK di
Provinsi Jawa Barat diatur dalam Surat Edaran Nomor: 561/75/Yanbangsos, terkait Pelaksanaan
Upah Minimum Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2020.
Dikutip dari Jabarprov.go.id, berikut besaran UMK di Provinsi Jawa Barat tahun 2020: 1.
Kabupaten Karawang Rp 4.594.324,54 2. Kota Bekasi Rp 4.589.708,90 3. Kabupaten Bekasi Rp
4.498.961,51 4. Kota Depok Rp 4.202.105,87 5. Kota Bogor Rp 4.169.806,58 6. Kabupaten Bogor
Rp 4.083.670,00 7. Kabupaten Purwakarta Rp 4.039.067,66 8. Kota Bandung Rp 3.623.778,91
9. Kabupaten Bandung Barat Rp 3.145.427,79 10. Kabupaten Sumedang Rp 3.139.275,37 11.
Kabupaten Bandung Rp 3.139.275,37 12. Kota Cimahi Rp 3.139.274,74 13. Kabupaten Sukabumi
Rp 3.028.531,71 14. Kabupaten Subang Rp 2.965.468,00 15. Kabupaten Cianjur Rp 2.534.798,99
16. Kota Sukabumi Rp 2.530.182,63 17. Kabupaten Indramayu Rp 2.297.931,11 18. Kota
Tasikmalaya Rp 2.264.093,28 19. Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.251.787,92 20. Kota Cirebon Rp
2.219.487,67 21. Kabupaten Cirebon Rp 2.196.416,09 22. Kabupaten Garut Rp 1.961.085,70 23.
Kabupaten Majalengka Rp 1.944.166,36 24. Kabupaten Kuningan Rp 1.882.642,36 25.
1688
