Page 1684 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1684
Ringkasan
Ribuan buruh dari gabungan berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota
Bandung pada Selasa (27/10/2020). Mereka menolak Upah Minimum 2021 yang ditetapkan tak
naik atau sama dengan Upah Minimum 2020 karena situasi pandemi COVID-19.
Di sela-sela aksi, para buruh pun berjoget di depan Gedung Sate diiringi lagu 'Buruh, Tani,
Mahasiswa' yang dibawakan dengan gaya reggae. Sementara buruh yang lainnya berteduh,
karena hujan mulai mengguyur kala itu.
AKSI TOLAK UPAH MINIMUM 2021, RIBUAN BURUH JABAR JOGET DI DEPAN
GEDUNG SATE
Ribuan buruh dari gabungan berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota
Bandung pada Selasa (27/10/2020). Mereka menolak Upah Minimum 2021 yang ditetapkan tak
naik atau sama dengan Upah Minimum 2020 karena situasi pandemi COVID-19.
Di sela-sela aksi, para buruh pun berjoget di depan Gedung Sate diiringi lagu 'Buruh, Tani,
Mahasiswa' yang dibawakan dengan gaya reggae. Sementara buruh yang lainnya berteduh,
karena hujan mulai mengguyur kala itu.
Sebelumnya, tak naiknya upah minimum 2021 tertuang dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat
tersebut ditujukan kepada para gubernur.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Muhamad Sidarta mengatakan, kondisi pandemi COVID-19
seolah-olah menggiring buruh agar memaklumi tak naiknya upah minimum 2021.
"Pemerintah sudah sejak awal menggulirkan opini itu, menggiring opini itu supaya rakyat,
khususnya kaum buruh memaklumi kalau upah buruh 2021 tidak naik, akan disamakan dengan
upah tahun 2020. Artinya apa? Pemerintah tidak pro rakyat, tidak pro buruh sebenarnya masalah
seperti ini bukan pertama kali kita pernah krisis 98. Upah naik tidak masalah," kata Sidarta di
Gedung Sate, Selasa (27/10).
Sidarta mengatakan, tahun depan belum tentu kondisi ekonomi tetap prihatin. Berkaca dari
pengalaman, ujar Sidarta, ekonomi Indonesia masih bisa terselamatkan tanpa harus menunda
kenaikan upah minimum bagi buruh.
"Pemerintah tetap menaikkan upah buruh sebagai jaring pengaman yaitu upah minimum baik
UMP, UMK dan UMSK sebagai jaring pengamanan," ujarnya.
Sidarta mengatakan, tak naiknya upah minimum 2021 akan berpengaruh pada daya beli
masyarakat, yang buntutnya mengganggu pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Kami menolak isi surat edaran tersebut, itu pasti akan memperlemah daya beli kaum buruh dan
rakyat, karena upah buruh dibelanjakan untuk pedagang, ojek, untuk mengontrak rumah
dibelanjakan lagi kalau daya beli (buruh) melemah tentu masyarakat lain juga melemah,"
katanya.
Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan,
sedianya ada lima tuntutan yang dibawa gabungan serikat pekerja dalam unjuk rasa itu. Di
samping menolak tak naiknya upah minimum 2021, buruh juga mendesak agar Omnibus Law
UU Cipta Kerja dicabut.
1683
