Page 1680 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1680

UPAH MINIMUM TAK NAIK, KSBSI: MENAKER TAK ADIL, ADA 11 SEKTOR YANG
              MASIH BEROPERASI SAAT COVID-19
              Deputi Presiden Bidang Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
              Indonesia (DEN KSBSI) Surnadi, kurang menyambut keputusan Menteri Ketenagakerjaan, Ida
              Fauziyah, yang tidak menaikan Upah Minimum Tahun 2021 atau UMP tahun depan sama dengan
              tahun ini.

              Menurutnya, pemerintah memiliki kecenderungan berpihak hanya pada pengusaha.

              Hal  itu  didasari  dengan  hasil  dialog  Dewan  Pengupahan  SE  Indonesia  pada  tanggal  15-17
              Oktober 2020 di hotel Harris Kembangan, di mana ada 2 keputusan yakni :

              1.Ump /UMK/umsp/umsk penetapannya diserahkan ke masing masing wilayah. Rekomendasi
              Dewan Pengupahan unsur SP/SB (serikat pekerja atau seriat buruh).
              2. Penetapan upah 2021 sama dengan tahun 2020 usulan APINDO/KADIN.

              "Ada dua rekomendasi usulan itu. Tiba-tiba ada Surat Edaran yang menyatakan upah tahun 2021
              tidak naik," kata dia saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (27/10/2020).

              "Atinya menaker hanya mementingkan usulannya APINDO saja. Ini yang buruh tidak pernah
              harapkan. Mestinya menaker mengakomodir kepentingan buruh juga. Eggak boleh sepihak ini
              namanya tidak adil," sambung dia.

              Ia melanjutkan, pandemi Covid-19 sama sekali tidak diharapkan buruh.

              Namun,  pemerintah  tetap  bisa  mempertimbangkan  adanya  kenaikan  upah  minimum  tahun
              depan, dengan melihat kondisi di mana masih ada 11 sektor yang masih beroperasi saat Covid-
              19.

              "Saya beri contoh dua saja. Pertama, kesehatan dan makanan. Sektor itu kan tidak terkena
              dampak. Harusnya Surat Edaran itu, jangan dong pukul rata pada semua sektor," ungkapnya.

              Adapun 11 sektor usaha yang masih bisa beroperasi saat PSBB tersebut adalah : Perusahaan
              kesehatan, Usaha bahan pangan, Energi, Telekomunikasi dan teknologi informatika, Keuangan,
              Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Industri strategis, Pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri
              yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, serta Pemenuhan kebutuhan
              sehari-hari.


























                                                          1679
   1675   1676   1677   1678   1679   1680   1681   1682   1683   1684   1685