Page 1683 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1683

Judul               Aksi Tolak Upah Minimum 2021, Ribuan Buruh Jabar Joget di Depan
                                    Gedung Sate
                Nama Media          detik.com

                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5230583/aksi-tolak-upah-
                                    minimum-2021-ribuan-buruh-jabar-joget-di-depan-gedung-sate

                Jurnalis            Yudha Maulana
                Tanggal             2020-10-27 14:36:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000

                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar) Pemerintah sudah sejak awal
              menggulirkan opini itu, menggiring opini itu supaya rakyat, khususnya kaum buruh memaklumi
              kalau  upah  buruh  2021  tidak  naik,  akan  disamakan  dengan  upah  tahun  2020.  Artinya  apa?
              Pemerintah tidak pro rakyat, tidak pro buruh sebenarnya masalah seperti ini bukan pertama kali
              kita pernah krisis 98. Upah naik tidak masalah

              neutral - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar) Pemerintah tetap menaikkan upah
              buruh sebagai jaring pengaman yaitu upah minimum baik UMP, UMK dan UMSK sebagai jaring
              pengamanan
              negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar) Kami menolak isi surat edaran
              tersebut, itu pasti akan memperlemah daya beli kaum buruh dan rakyat, karena upah buruh
              dibelanjakan untuk pedagang, ojek, untuk mengontrak rumah dibelanjakan lagi kalau daya beli
              (buruh) melemah tentu masyarakat lain juga melemah

              negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) UU Cipta Kerja itu cacat formal
              dari  jumlah  halamannya,  artinya  menandakan  bahwa  terjadi  kekacauan  dan  DPR  tidak  siap
              melakukan pengesahan. Kami melakukan mosi tidak percaya kepada DPR RI khususnya fraksi
              yang menyetujui Omnibys Law ini

              neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Yang datang hanya perwakilan
              dari berbagai daerah ini mendadak, rapat ini hari Minggu dilakukan Senin, tahu-tahu malam
              keluar surat edaran. Makanya perwakilan datang ke sini kita akan melakukan aksi lanjutan pada
              5,9,20 dan 21 November untuk aksi serentak mogok di seluruh wilayah Jawa Barat






                                                          1682
   1678   1679   1680   1681   1682   1683   1684   1685   1686   1687   1688