Page 1698 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

9-10 NOVEMBER, RATUSAN RIBU BURUH ANCAM MOGOK NASIONAL

Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi demo besar-besaran pada Senin, 2 November 2020,
jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja
(Ciptaker). Selanjutnya, ratusan ribu buruh akan melakukan aksi mogok nasional serempak di
24 provinsi pada tanggal 9-10 Nobember 2020.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan, UU Ciptaker
akan ditandatangani Presiden Jokowi pada 28 Oktober 2020.

"Maka 2 November kami pastikan buruh KSPI akan menyerukan aksi nasional di seluruh
Indonesia, 20 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota, kami akan aksi besar-besaran," kata
Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Said memastikan, aksi demo besar-besaran ini akan dilakukan secara terukur, konstitusional dan
berlangsung damai. Aksi demo tersebut juga akan disertai dengan pengajuan uji materi atau
judicial review (JR) UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tanggal 2 November tersebut tentu secara bersamaan kami akan membawa judicial review UU
Cipta Kerja, andaikan tanggal 28 Oktober sudah ditanda tangani dan memiliki nomor," ujarnya.

Said mengatakan, aksi demo menolak UU Ciptaker akan digelar di sekitar Istana Negara dan
Mahkamah Konstitusi. "Sampai kapan kita aksi? Aksi-aksi itu sampai kita menang, dan
dikeluarkannya putusan dari MK. Enggak ada batas waktu kapan saja kami persiapkan aksi
terarah dan konstitusional," pungkasnya.

Mogok Nasional

Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9-10
November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan pencabutan
omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal
20,21, dan 22A serta UU PPR.

Selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9-10
November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah
minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah
minimum 2021.

Terpisah, Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, aksi yang
akan digelar ribuan buruh pada tanggal 1 November 2020 merupakan cara terbaik agar
pemerintah mau mendengar suara rakyat. Apalagi UU Ciptaker yang ditolak kaum buruh juga
akan berdampak buruk terhadap nasib para buruh jika benar UU tersebut akan ditandatangani
oleh Jokowi.
"Aksi adalah cara rakyat mengingatkan pemerintah, bahwa ada bahaya dari sebuah kebijakan
yang diambil negara," paparnya.

Eki, panggilan akrab Edysa memaparkan, buruh menolak UU Ciptaker karena sejak awal
pembahasan UU tersebut juga telah cacat prosedural.

Anehnya ketika diprotes malah dianggap buruh salah membacanya. Oleh karena itu yang
menjadi pertanyaan, apa kerja dari pihak - pihak yang mensosialisasi UU Ciptaker.

"Lalu bagaimana dengan dengar pendapat dengan pakar terkait? Dan apakah para pakar, dosen,
professor yang memprotes juga salah baca? Apakah rakyat dianggap bodoh?" tanyanya.

Safari
1697