Page 1703 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1703
Adapun isi surat edaran tersebut adalah meminta kepada para Gubernur untuk melakukan
penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun
2020.
Dengan keluarnya surat edaran ini, Presiden KSPI Said Iqbal memprediksi aksi perlawanan buruh
akan semakin menguat terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan
penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa (27/10).
Menurutnya, pengusaha memang sedang susah namun buruh juga jauh lebih susah. Untuk itu,
Iqbal meminta pemerintah bisa bersikap lebih adil dengan tetap menaikkan upah minimum di
tahun 2021.
Bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah, maka dapat melakukan penangguhan
setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke
Kemenaker.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
Puluhan Ribu Buruh KSPI Geruduk Mahkamah Konstitusi Pada 2 November Lebih jauh, Said Iqbal
pun meragukan permintaan Menaker tersebut sudah dilakukan atas persetujuan Presiden Joko
Widodo.
Merasa kecewa dengan keputusan tersebut, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan
melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 Provinsi pada 2 November di Mahkamah Konstitusi,
Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia.
EDITOR: DIKI TRIANTO Tag: SAID IQBAL BURUH KSPI UMP .
1702
