Page 1707 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1707
neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Kami mendorong agar Gubernur
dapat mendengar dan mengikuti permintaan kaum buruh Jawa Barat sebagai rakyat yang
dipimpinnya, memang yang datang hari ini hanya perwakilan dari berbagai daerah, tapi tujuan
kami sama yaitu, tolak imbauan Menaker, karena kami akan terus memperjuangkan nasib kami
hingga tuntutan kami dipenuhi, termasuk aksi lanjutan di Istana Presiden Jakarta untuk
menyampaikan langsung pada Presiden dan aksi mogok kerja nasional
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Penetapan upah minimum tahun 2021 mempertimbangkan
kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan
ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk, (1) melakukan penyesuaian penetapan nilai
upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada
Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/WaIikota
serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah
minimum tahun 2021 atau sama dengan tahun lalu (2020).
Keputusan tersebut, disampaikan kepada para gubernur seluruh Indonesia melalui Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
2021 Pada Masa Pandemi Covid-19, Senin (26/10/2020).
GUBERNUR JABAR JANGAN TURUTI MENTERI, SOAL UPAH MINIMUM 2021 TAK
NAIK, KATA DUA KETUA SERIKAT BURUH
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah
minimum tahun 2021 atau sama dengan tahun lalu (2020).
Keputusan tersebut, disampaikan kepada para gubernur seluruh Indonesia melalui Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
2021 Pada Masa Pandemi Covid-19, Senin (26/10/2020).
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta mengatakan,
pihaknya telah menduga pemerintah pusat akan mengeluarkan surat edaran dan memutuskan
bahwa Upah Minimun Provinsi (UMP) Tahun 2021 tidak naik, sebab wacana tersebut telah
muncul dan terdengar sejak jauh-jauh hari oleh semua buruh di Indonesia.
Namun ia menyayangkan di saat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tengah membahas
nasib para buruh, Menaker terburu-buru mengeluarkan kebijakan tersebut, yang seolah aspirasi
para buruh tidak diperlukan atau tidak diusah didengar lagi.
Padahal yang diperjuangkan merupakan nasib para buruh .
"Pemerintah sudah sejak awal menggulirkan dan menggiring opini itu supaya rakyat, khususnya
kaum buruh memaklumi kalau upah buruh 2021 tidak naik, akan disamakan dengan upah tahun
2020. Artinya apa? Sudah jelas, pemerintah tidak prorakyat, tidak proburuh," ujarnya saat
ditemui Monumen Perjuangan, Selasa (27/10/2020).
Sidarta mengatakan, keputusan Menaker terkait penetapan upah 2021, dinilai terlalu terburu-
buru, padahal kondisi ekonomi tahun depan Indonesia belum tentu tidak membaik.
1706
