Page 1706 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Gubernur Jabar Jangan Turuti Menteri, Soal Upah Minimum 2021 Tak
Naik, Kata Dua Ketua Serikat Buruh
Nama Media jabar.tribunnews.com

Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/27/gubernur-jabar-jangan-
turuti-menteri-soal-upah-minimum-2021-tak-naik-kata-dua-ketua-
serikat-buruh
Jurnalis Cipta Permana

Tanggal 2020-10-27 14:14:00
Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi

Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat) Pemerintah sudah sejak
awal menggulirkan dan menggiring opini itu supaya rakyat, khususnya kaum buruh memaklumi
kalau upah buruh 2021 tidak naik, akan disamakan dengan upah tahun 2020. Artinya apa? Sudah
jelas, pemerintah tidak prorakyat, tidak proburuh

negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat) Sebenarnya, Indonesia
pernah dicoba krisis keuangan dan inflasi minus seperti saat ini pada tahun 1998 lalu, tapi saat
itu UMP, UMK, dan UMSK tetap naik sebagai jaring pengaman sosial. Tapi mengapa saat ini,
(upah) bisa tidak naik, sebenarnya apa tujuan pemerintah, berpihak dan kepentingan pada siapa
kebijakan Menaker itu disampaikan? Maka dengan tidak naiknya upah 2021 akan berdampak
pada kesejahteraan bukan hanya bagi buruh, tapi juga keluarganya yang merupakan rakyat kecil

negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat) Kami menolak isi surat
edaran tersebut, bukan hanya akan memperlemah daya beli kaum buruh tapi juga rakyat lainnya,
karena upah yang diperoleh buruh itu dibelanjakan untuk pedagang, ojek, untuk mengontrak
rumah, dan membeli kebutuhan lainnya. Maka, kembali kami ingatkan agar Gubernur (Jawa
Barat) tidak perlu merespons surat edaran Menaker tersebut, karena kalau daya beli buruh dan
masyarakat melemah, tentu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional pun akan ikut melemah
negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) UU Cipta Kerja itu cacat formal
dari jumlah halamannya, isi, dan tujuan pembentukannya, artinya menandakan bahwa terjadi
kekacauan, dan DPR sebenarnya tidak siap saat melakukan pengesahan, tapi ada desakan pihak-
pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi maupun kelompoknya, dengan mengorbankan
kepentingan rakyat. Untuk itu, kami sampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI, khususnya
fraksi yang menyetujui disahkannya Omnibus Law ini, serta pemerintah yang tidak mendukung
kesejahteraan rakyat

1705