Page 1711 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1711
Upah minimum tahun depan diputuskan sama dengan tahun ini karena dampak pandemi COVID-
19 terhadap dunia usaha.
Dia menjelaskan kajian yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)
menunjukkan bahwa dampak negatif dari merebaknya virus Corona membuat dunia usaha
kesulitan membayar upah.
"Depenas telah melakukan kajian secara mendalam terkait dampak COVID-19 terhadap
pengupahan. Yang pertama bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap kondisi
perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh, termasuk
dalam membayar upah," kata dia melalui saluran YouTube BNPB Indonesia, Selasa
(27/10/2020).
Demi menjaga keberlangsungan usaha maka pemerintah memutuskan upah tahun depan tak
ada perubahan.
"Dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan pekerja atau buruh serta
menjaga kelangsungan usaha perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum
pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19," jelasnya.
Dia menjelaskan pula dasar hukum dalam menetapkan upah minimum tahun depan, yakni tetap
berpedoman pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 2 Tahun
2020.
Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018.
"Atas berbagai pandangan dan dialog melalui forum Depenas tersebut maka kami mengeluarkan
surat edaran yang isinya adalah melakukan penyesuaian terhadap penetapan nilai upah
minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020," tambahnya.
1710
