Page 1715 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1715
Mereka menolak keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang tak naik karena kondisi
ekonomi selama masa pandemi virus corona.
Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(FSP LEM SPSI) Jawa Barat, Muhamad Sidarta mengatakan, kondisi pandemi covid-19 adalah
upaya menggiring buruh agar memaklumi UMP 2021 yang tak naik.
BURUH DEMO DI GEDUNG SATE BANDUNG, TUNTUT KENAIKAN UMP 2021
Elemen buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate, Kota
Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/10).
Mereka menolak keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang tak naik karena kondisi
ekonomi selama masa pandemi virus corona.
Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(FSP LEM SPSI) Jawa Barat, Muhamad Sidarta mengatakan, kondisi pandemi covid-19 adalah
upaya menggiring buruh agar memaklumi UMP 2021 yang tak naik.
"Pemerintah sudah sejak awal menggiring supaya rakyat, khususnya kaum buruh memaklumi
upah buruh 2021 tidak naik, disamakan dengan upah 2020," ujar Sidarta.
Sidarta menilai, persoalan serupa pernah terjadi saat krisis 1998. Namun saat itu, kata dia, upah
tetap naik.
Di sisi lain, ia meyakini kondisi ekonomi belum tentu membaik tahun depan. Hal itu berkaca dari
pengalaman sebelumnya bahwa ekonomi Indonesia masih bisa terselamatkan tanpa harus
menunda kenaikan upah minimum bagi buruh.
"Pemerintah tetap menaikkan upah buruh sebagai jaring pengaman yaitu upah minimum baik
UMP, UMK dan UMSK sebagai jaring pengamanan," tegasnya.
Menurutnya, surat edaran tentang UMP 2021 yang tak naik akan berpengaruh pada daya beli
masyarakat. Terutama pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Kami menolak isi surat edaran tersebut, itu pasti akan memperlemah daya beli kaum buruh dan
rakyat. Karena upah buruh dibelanjakan untuk pedagang, ojek, mengontrak rumah dibelanjakan
lagi. Kalau daya beli (buruh) melemah tentu masyarakat lain juga melemah," cetus Sidarta.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit
(FSP TSK) SPSI Roy Jinto mengungkapkan, ada lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi
demonstrasi.
Selain menolak UMP 2021 yang tak naik, massa buruh juga mendesak agar Omnibus Law UU
Cipta Kerja dicabut.
"UU Cipta Kerja itu cacat formal dari jumlah halamannya, artinya menandakan bahwa terjadi
kekacauan dan DPR tidak siap melakukan pengesahan. Kami melakukan mosi tidak percaya
kepada DPR RI khususnya fraksi yang menyetujui Omnibus Law ini," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, ribuan buruh masih menggelar unjuk rasa. Polisi tampak berjaga-
jaga di dalam halaman Gedung Sate.
Pantauan CNNIndonesia.com, para buruh tampak menyemut di kawasan Diponegoro. Sementara
arus lalu lintas masih terpantau lancar.
1714
