Page 1720 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1720
PENGUSAHA: UMP 2021 HARUSNYA TURUN
Upah Minimum tahun 2021 ( UMP 2021) dipastikan tidak naik. Hal ini tertuang dalam Surat
Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Dalam SE tersebut, Menteri Ida Fauziyah meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia
untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai
Upah Minimum tahun 2020. Dengan kata lain tidak ada kenaikan UMP 2021.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang mengatakan keputusan ini sudah sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam
PP No.78 tahun 2015. Yakni UMP Tahun berjalan ditambah ( UMP tahun berjalan dikalikan
Pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun 2020).
"Jika kita hitung malah minus, seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin UMP diturunkan,
maka kenaikan 0 persen sudah sangat bijak," kata Sarman kepada Liputan6.com, Selasa
(27/10/2020).
Di sisi lain, Sarman beranggapan jika UMP dipaksakan untuk naik, maka implikasinya adalah
terjadi PHK. Hal ini, kata Sarman, sebagai bentuk rasionalisasi pengusaha di tengah himpitan
krisis pandemi covid-19 ini.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum
tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Dikutip dari Surat Edaran Menaker tersebut, Selasa (27/10/2020), pandemi Covid-19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja dan buruh termasuk dalam membayar upah.
Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Atas dasar hal tersebut, Menteri Ida Fauziyah meminta kepada para gubernur di seluruh
Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama
dengan nilai Upah Minimum tahun 2020. Dengan kata lain tidak ada kenaikan UMP 2021.
Ida juga meminta kepada para gubernur untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah
tahun 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam SE ini, para kepala daerah wajib mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada
31 Oktober 2020.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menambahkan, dalam SE tersebut tidak
ada kata kenaikan sehingga UMP 2021 sama dengan tahun ini.
"Jadi nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Tidak ada kenaikan dan
di SE tidak ada kata kenaikan," tegas Dinar Titus Jogaswitani.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh Indonesia
meminta agar upah minimum tahun 2021 naik. Dia menolak permintaan kalangan pengusaha
yang meminta agar di tahun depan tidak ada kenaikan upah minimum.
Menurutnya, kenaikan upah yang ideal adalah sebesar 8 persen. Hal ini didasarkan pada
kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir.
1719
