Page 1723 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

positive - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Ekonom Center of Reform on Economics (CORE)
Indonesia) Jadi dilihat pertengahan 2021, kalau ekonomi membaik mungkin bisa terbitkan surat
edaran baru. Ini untuk akomodasi dua kepentingan, pengusaha dan buruh

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menetapkan upah minimum provinsi ( UMP )
2021 tidak naik dari besaran 2020.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira
Adhinegara menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan UMP 2021 akan memengaruhi
konsumsi masyarakat. Daya beli masyarakat diprediksi sulit tumbuh signifikan sesuai dengan
target pemerintah.

EKONOM WAS-WAS DAYA BELI SULIT BANGKIT SAAT UMP 2021 TAK NAIK

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menetapkan upah minimum provinsi ( UMP )
2021 tidak naik dari besaran 2020.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira
Adhinegara menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan UMP 2021 akan memengaruhi
konsumsi masyarakat. Daya beli masyarakat diprediksi sulit tumbuh signifikan sesuai dengan
target pemerintah.

"Daya beli tahun depan sulit naik, khususnya bagi masyarakat 40 persen dengan pengeluaran
terbawah dan kelas menengah rentan miskin," ungkap Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa
(27/10).

Jika konsumsi masyarakat tak tumbuh signifikan maka pertumbuhan ekonomi juga sulit kembali
ke level 5 persen. Untuk itu, Bhima menganggap keputusan pemerintah mengenai upah
minimum ini bertolak belakang dengan target pemerintah yang menginginkan pertumbuhan
ekonomi pulih ke kisaran 5 persen.

"Seharusnya upah naik, tujuan upah minimum untuk melindungi daya beli buruh. Ini juga bagian
dari perlindungan sosial yang seharusnya diperjuangkan oleh pemerintah," kata Bhima.
Terlebih, sambung Bhima, banyak buruh yang gajinya dipotong, dirumahkan, atau jumlah
tunjangan dipotong. Alhasil, pemerintah perlu memberikan perlindungan lebih kepada buruh.

"Maka setidaknya upah minimum naik meskipun perlu didiskusikan secara tripartit, serikat buruh,
pengusaha, dan pemerintah untuk mediasi," ujar Bhima.

Selain itu, Bhima menilai keputusan mengenai upah minimum yang tak naik tahun depan
semakin memperlihatkan bahwa pemerintah lebih berpihak pada pengusaha. Diketahui,
pemerintah sebelumnya telah memotong jumlah pesangon buruh dari maksimal 32 bulan upah
menjadi 25 bulan upah dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.

1722