Page 1726 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

perusahaan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, Selasa
(27/10).
Ida menambahkan, perusahaan yang tidak meliburkan pekerjanya di waktu-waktu tersebut tidak
akan dikenai sanksi atau denda. "Karena fakultatif, maka tidak wajib dan tidak ada denda,"
ucapnya.

Meski demikai, perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya selama libur cuti bersama, maka
harus memberikan upah lembur.

"'Apabila dinyatakan sebagai hari cuti bersama, tapi ternyata pekerja harus masuk kerja, maka
berlaku upah lembur," ucapnya.

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri
Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB telah sepakat menetapkan Libur Nasional dan Cuti
Bersama tahun 2020.

Dijelaskan, kebijakan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah sudah menjadi bagian dalam
cuti tahunan sebagaimana hak pekerja. Adapun, pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada
hari cuti bersama, maka hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan
pekerja/buruh yang bersangkutan.

Sementara pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, maka hak cuti tahunannya tidak
berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.
Sementara itu, bagi pekerja yang melaksanakan libur dan cuti bersama, Menaker Ida juga
mengingatkan bahwa saat ini masih dalam situasi pandemi covid-19. Pekerja diminta untuk
memperhatikan protokol kesehatan selama menjalani libur atau cuti bersama.

"Tetap terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker Gunakan waktu
cuti atau libur dengan sebijak mungkin," pungkas Ida. (OL-2).

1725