Page 1730 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1730
Keputusan Menteri Ida mendapat kritik keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai keputusan itu menunjukkan Menteri Ida tidak memiliki
sensitivitas terhadap buruh dan cenderung memanjakan pengusaha.
UMP 2021 TAK NAIK, KSPI SINDIR MENAKER TAK PUNYA SENSITIVITAS PADA
NASIB BURUH
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memutuskan tidak menaikkan upah minimum tahun
2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada
Masa Pandemi Covid-19.
Keputusan Menteri Ida mendapat kritik keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai keputusan itu menunjukkan Menteri Ida tidak memiliki
sensitivitas terhadap buruh dan cenderung memanjakan pengusaha.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata. Aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya
kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja," kata
Said, Selasa (27/10).
Iqbal mengakui, di situasi pandemi saat ini seluruh masyarakat menghadapi kondisi sulit,
termasuk pengusaha. Namun, katanya, rasa sulit jauh lebih dirasakan buruh.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dalam hal ini Menaker bersikap lebih adil dengan tetap
menaikkan upah minimum 2021.
"Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu, maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak
menaikkan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kemenaker," kata Iqbal.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
Oleh karena itulah, kata Iqbal, buruh akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 provinsi
pada 2 November dan 9-10 November yang diikuti puluhan dan bahkan ratusan ribu buruh di
Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia dengan
membawa isu batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan harus ada kenaikan upah minimum 2021
untuk menjaga daya beli masyarakat.
Sebelumnya, KSPI juga menyebut 4 alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik.
Pertama, jika upah minimum tidak naik, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi
saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Di mana seiring
dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah minimum 2021 tetap
naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar.
Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat.
Bandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.
"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga
dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen,
padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," kata Said.
1729
