Page 1735 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1735
Sebelumnya, tak naiknya Upah Minimum 2021 tertuang dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat
tersebut ditujukan kepada para gubernur.
UPAH MINIMUM 2021 TAK NAIK, BEGINI RESPONS BURUH JABAR
Ribuan buruh dari gabungan berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota
Bandung pada Selasa (27/10/2020). Mereka menolak Upah Minimum 2021 yang ditetapkan tak
naik atau sama dengan Upah Minimum 2020 karena situasi pandemi COVID-19.
Sebelumnya, tak naiknya Upah Minimum 2021 tertuang dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat
tersebut ditujukan kepada para gubernur.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Muhamad Sidarta mengatakan kondisi pandemi COVID-19
seolah-olah menggiring buruh agar memaklumi tak naiknya Upah Minimum 2021. "Pemerintah
sudah sejak awal menggulirkan opini itu, menggiring opini itu supaya rakyat, khususnya kaum
buruh memaklumi kalau upah buruh 2021 tidak naik, akan disamakan dengan upah tahun 2020,"
tutur Sidarta di Gedung Sate, Selasa (27/10).
"Artinya apa? Pemerintah tidak pro rakyat, tidak pro buruh sebenarnya masalah seperti ini bukan
pertama kali kita pernah krisis 98. Upah naik tidak masalah," dia melanjutkan.
Sidarta mengatakan tahun depan belum tentu kondisi ekonomi tidak membaik. Berkaca dari
pengalaman, ujar dia, ekonomi Indonesia masih bisa terselamatkan tanpa harus menunda
kenaikan upah minimum bagi buruh.
"Pemerintah tetap menaikkan upah buruh sebagai jaring pengaman yaitu upah minimum baik
UMP, UMK dan UMSK sebagai jaring pengamanan," ucapnya.
Menurut Sidarta, tak naiknya Upah Minimum 2021 akan berpengaruh pada daya beli masyarakat,
yang buntutnya mengganggu pertumbuhan ekonomi secara nasional. "Kami menolak isi surat
edaran tersebut, itu pasti akan memperlemah daya beli kaum buruh dan rakyat, karena upah
buruh dibelanjakan untuk pedagang, ojek, untuk mengontrak rumah dibelanjakan lagi kalau daya
beli (buruh) melemah tentu masyarakat lain juga melemah," tutur Sidarta.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan sedianya ada lima
tuntutan yang dibawa gabungan serikat pekerja dalam unjuk rasa itu. Di samping menolak tak
naiknya Upah Minimum 2021, buruh juga mendesak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut.
"UU Cipta Kerja itu cacat formal dari jumlah halamannya, artinya menandakan bahwa terjadi
kekacauan dan DPR tidak siap melakukan pengesahan. Kami melakukan mosi tidak percaya
kepada DPR RI khususnya fraksi yang menyetujui Omnibus Law ini," kata Roy.
Tuntutan lainnya adalah agar gubernur mengakomodir rekomendasi UMK dan UMSK dari bupati
untuk daerah Bogor, Bekasi dan Karawang. Pihaknya pun mendesak agar upah minimum buruh
naik minimal 8 persen. "Yang datang hanya perwakilan dari berbagai daerah ini mendadak, rapat
ini hari Minggu dilakukan Senin, tahu-tahu malam keluar surat edaran. Makanya perwakilan
datang ke sini kita akan melakukan aksi lanjutan pada 5,9,20 dan 21 November untuk aksi
serentak mogok di seluruh wilayah Jawa Barat," ujar Roy.
1734
