Page 1827 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1827
Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan, dan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun
2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap
penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta
Kerja.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/10).
Menurutnya, pengusaha memang sedang susah. Tapi buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya
pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021.
Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak
menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kemenaker.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
Oleh karena itu, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-
besaran di 24 provinsi pada 2 November dan 9-10 November yang diikuti ratusan ribu buruh di
Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur.
Isu yang diangkat yakni batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan harus ada kenaikan upah
minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat.(OL-5).
1826
