Page 1877 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1877
GUBERNUR WAJIB UMUMKAN UMP 2021 TAK NAIK DI 31 OKTOBER 2020
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021 tidak
naik. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/11/HK.04/x/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), tertanggal 26 Oktober 2020. Atas dasar hal tersebut, Menteri Ida Fauziyah meminta
kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah
Minimum Tahun ( UMP ) 2020 sama dengan nilai Upah Minimum tahun 2020.
"Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober
2020," tulis Surat Edaran Menaker seperti dikutip, Selasa (27/1/2020).
Menaker menjelaskan dalam latar belakang, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi
perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh termasuk
dalam membayar upah.
Untuk itu, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-
19.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh Indonesia
meminta agar upah minimum tahun 2021 naik. Dia menolak permintaan kalangan pengusaha
yang meminta agar di tahun depan tidak ada kenaikan upah minimum.
Menurutnya, kenaikan upah yang ideal adalah sebesar 8 persen. Hal ini didasarkan pada
kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir.
Jika upah minimum tidak naik, kata Said Iqbal, hal ini akan membuat situasi semakin panas.
Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
Di mana seiring dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah
minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar.
Menurut Iqbal, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat.
Bandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.
"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga
dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen,
padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," kata Said Iqbal.
"Jadi tidak ada alasan upah minimum tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena
pertumbuhan ekonomi sedang minus. Saat Indonesia mengalami krisis 1998, di mana
pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17 persen tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu
tetap naik bahkan mencapai 16 persen," ujarnya.
Menurut Said Iqbal, bila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin
turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi juga akan jatuh. Ujung-
ujungnya berdampak negatif buat perekonomian.
Pihaknya juga mengingatkan, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi COVID-19. Oleh
karena itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.
Dengan kata lain, bagi perusahaan yang masih mampu harus menaikkan upah minimum. Lalu
untuk perusahaan yang memang tidak mampu, undang-undang sudah menyediakan jalan keluar
dengan melakukan penangguhan upah minimum.
1876
