Page 342 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 342
Judul Unjuk Rasa Serikat Buruh Tolak UU Cipta Kerja Akan Dipusatkan di
Istana dan MK
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/01/11213261/unjuk-
rasa-serikat-buruh-tolak-uu-cipta-kerja-akan-dipusatkan-di-istana
Jurnalis Rosiana Haryanti
Tanggal 2020-11-01 11:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (None) Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non-violence
(antikekerasan), terukur, terarah, dan konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan
menghindari anarkis
neutral - Said Iqbal (None) Aksi 9 November dan 10 November juga membawa dua agenda yang
kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak di 24 provinsi
Ringkasan
Kelompok buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi serikat buruh akan kembali
berunjuk rasa, Senin (2/11/2020). Untuk wilayah Jadebodetabek, aksi rencananya dipusatkan di
Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK). Titik kumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha,
pukul 10.30 WIB. Dalam aksi tersebut, kelompok buruh menuntut pembatalan omnibus law
Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum 2021.
UNJUK RASA SERIKAT BURUH TOLAK UU CIPTA KERJA AKAN DIPUSATKAN DI
ISTANA DAN MK
Kelompok buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi serikat buruh akan kembali
berunjuk rasa, Senin (2/11/2020). Untuk wilayah Jadebodetabek, aksi rencananya dipusatkan di
Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK). Titik kumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha,
pukul 10.30 WIB. Dalam aksi tersebut, kelompok buruh menuntut pembatalan omnibus law
Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum 2021.
Pada saat bersamaan, Said menuturkan, pihaknya akan mengajukan permohonan uji formil dan
materi UU Cipta Kerja ke MK. Said menambahkan, apabila nomor UU Cipta Kerja belum ada saat
penyerahan berkas permohonan, maka yang akan dilakukan buruh hanya bersifat konsultasi ke
MK.
341
