Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

GANJAR ABAIKAN SE MENAKER

UMP Jateng Naik 3,27 Persen

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun
depan sebesar 3,27 persen. Padahal Menteri Tenaga Kerja melalui surat edaran mengimbau agar
besaran upah tidak dinaikkan. Saat pengumuman penetapan UMP Jawa Tengah 2021, Ganjar
mengatakan bahwa UMP Jateng tahun depan sebesar Rp 1.798.979,12. Artinya, terdapat
kenaikan dibanding UMP 2020 yang sebesar Rp 1.742.015.

Penetapan UMP Jateng 2021 tersebut disampaikan Ganjar di rumah dinasnya. Jumat (30/10),
Ganjar mengatakan tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja melainkan tetap
berpegang teguh pada PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah
kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 sebesar Rp1.798.979,12," kata Gan jar.

Dasar penetapan UMP Jateng 2021 lan jut Ganjar adalah PP 78/2015 tentang pengupahan. Selain
itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan
serikat buruh, pengusaha, dan lainnya. Mereka semua lanjut Ganjar sudah diajak bicara dan
memberi masukan-masukan.

"UMP Jateng 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang
intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020. Perlu saya sampaikan, bahwa
UMP ini sesuai dengan PP 78/2015 tentang pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat," terangnya.

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year ofyear untuk September di Jawa Tengah
sebesar 1,42 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85 persen.
"Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 3,27 persen. Angka inilah yang kami
pertimbangkan. Maka UMP Jateng 2021 kami tetapkan sebesar Rp 1.798.979,12 atau naik Rp

56.963,9," jelasnya.

UMP ini lanjut Ganjar tikan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di JawaTengah. Seluruh
Kabupaten/Kota harus menjadikan pedoman UMP dalam penetapan UMK masing-masing.
"Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November nanti untuk menyusun itu (UMK). Dan ini
kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman di Jawa Tengah, selama ini kami tidak
menggunakan UMP melainkan UMK,"jelasnya.

Sementara itu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Sakina Rosellasari
mengatakan, dengan penetapan UMP Jateng 2021 itu. maka Banjarnegara dan Wonogiri harus
menyesuaikan. Sebab, UMK di dua kabupaten itu masih di bawah UMP.

Sementara itu, kenaikan UMP Jateng 2021 sebesar 327 persen menjadi keprihatinan tersendiri
bagi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng. Ketua Apindo Jateng Frans Kongi
mengungkapkan, dampak pandemi Covid-19 begitu luar biasa di berbagai sektor usaha

"Banyak PHK dan cashjlow perusahaan terganggu, semestinya UMP atau UMK jangan dulu
dinaikkan dalam kondisi pandemi," ujar Frans, Minggu (1/11).

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Hem Budi Utoyo mengapresiasi
keberanian Gubernur Jateng yang mengabaikan SE Menaker. (ekdj 14.bn-56)

Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah

3