Page 410 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 410
GUBERNUR DIY TETAPKAN UMP DIY 2021 NAIK 3.54%
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan UMP
(Upah Minimum Provinsi) DIY pada 2021 naik sebesar 3,54% atau menjadi Rp1.765,000.
Kenaikan UMP itu telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY nomor 319/KEP/2020
tentang Penetapan UMP DIY 2021.
Sebelumnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan SE Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021. SE itu berisi
anjuran tidak ada kenaikan upah minimun pada 2021 karena pandemi covid-19.
Sebanyak 27 provinsi di Indonesia menyatakan akan mempergunakan SE tersebut yang artinya
tidak ada kenaikan upah. Namun, Gubernur DIY tetap menaikkan UMP DIY mengingat kondisi
ekonomi DIY sejak pandemi.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Provinsi
DIY, Aria Nugrahadi, Sabtu (31/10), menjelaskan, sebelumnya Dewan Pengupahan DIY telah
menggelar sidang pleno yang hasilnya merekomendasikan kenaikan UMP DIY.
Ia menyampaikan rekomendasi kenaikan UMP tersebut. Sidang terdiri atas tiga unsur yaitu
pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha.
"Kenaikan UMP ini juga mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan
kelangsungan usaha pada saat pandemi covid-19. Selain itu untuk menjaga stabilitas dan
menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif," katanya.
Dikatakannya, rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang disepakati berupa saran dan
pertimbangan kenaikan Upah Minimum, sebesar 3,33%.
Berdasarkan kajian tenaga ahli dengan menggunakan data BPS, imbuhnya, unsur pengusaha
tidak berkeberatan atas kenaikan Upah Minimum sebesar 3,33%.
Maka, imbuh Aria, sesuai PP 78 /2015 tentang Pengupahan, keputusan penetapan Upah
Minimum Provinsi , merupakan kewenangan Bapak Gubernur.
"Dalam hal ini, Gubernur DIY mengambil jalan tengah. Agar tercipta ruas sambung dan saling
mendukung, akhirnya diputuskan kenaikan UMP sebesar 3,54% atau lebih tinggi 0,21% dari
yang direkomendasikan. Bahkan kenaikan UMP DIY ini lebih tinggi dari Jateng yang naik sebesar
3,27%," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Ruswadi,
mengungkapkan terima kasih atas perhatian Gubernur DIY kepada pekerja dan buruh yang ada
di DIY.
"Alhamdulillah, dengan adanya kenaikan UMP dan persentase kenaikannya lebih tinggi dari
Jateng, pekerja di DIY bisa sedikit bernafas lega, meskipun sebelumnya beberapa hari yang lalu
terbit Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2020 yang mengisyaratkan untuk UMP di Indonesia
pada 2021 tidak naik," ungkap Ruswadi.
Ruswadi dan rekan-rekan pekerja mengaku bersyukur karena Gubernur DIY tetap
mempergunakan regulasi PP 78 tahun 2015.
Dengan kenaikan UMP ini, dirinya berharap para pekerja akan meningkatkan produktivitas
mereka. "Kami berharap kenaikan ini bisa diikuti dewan pengupahan kabupaten/kota untuk
mengawal lebih lanjut dalam penentuan UMK 2021. Harapan kami para Bupati dan Wali Kota di
DIY untuk mengikuti langkah Gubernur DIY tersebut dalam memutuskan kenaikan upah," jelas
Ruswadi.
409
