Page 752 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul 18 Provinsi tidak Naikkan UMP
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg2
Jurnalis X-6
Tanggal 2020-10-30 05:32:32
Ukuran 119x261mmk
Warna Warna
AD Value Rp 96.390.000

News Value Rp 289.170.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jalan tengah yang bisa kita ambil ialah dengan
tetap sebagaimana upah minimum 2020. Ini kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan
Nasional. Kami harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah
minimum

negative - Darmawan Bintang (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan)
Kita sudah melakukan pembahasan pra-UMP. Namun, Penetapan Upah Minimum 2021 . setelah
keluar surat edaran menteri, kita akan bicarakan kembali bersama dewan pengupahan yang
terdiri atas pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja terkait dengan itu

neutral - Muis (Sekretaris DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kenaikan UMP tahun 2021
bisa menjadi langkah untuk memberikan semangat kepada para buruh/pekerja dan juga sebagai
kekuatan untuk meningkatkan daya beli masyarakat

Ringkasan

SEBANYAK 18 provinsi sepakat tidak menaikkan upah minimum 2021. Keputusan tersebut
sejalan dengan Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa
Pandemi Covid-19.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam keterangan resminya Rabu (28/10),
mengungkapkan, berdasarkan pemantauan hingga Selasa (27/10), beberapa daerah telah
melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka persiapan penetapan upah
minimun (UM) tahun 2021. Sidang tersebut menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE
Menteri Ketenagakerjaan itu.

18 PROVINSI TIDAK NAIKKAN UMP

SEBANYAK 18 provinsi sepakat tidak menaikkan upah minimum 2021. Keputusan tersebut
sejalan dengan Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa
Pandemi Covid-19.
751