Page 749 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 749
Ini artinya: upah minimum tahun depan tak naik alias sama dengan tahun 2020. Keputusan ini
sesuai dengan isi SE Menaker No M/ 11/ HK.04/2020 yang keluar tanggal 26 Oktober 2020.
Hingga kemarin malam, sebanyak 26 provinsi menyatakan akan menetapkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2021 sama dengan UMP 2020. "UMP ini akan ditetapkan dan diumumkan setiap
provinsi pada Sabtu 31 Oktober besok," ujar Dinar Titus Jogaswitani, Direktur Pengupahan
Kemnaker, kemarin (29/10).
Meski begitu, merujuk keterangan Menaker, Selasa (27/10), ada 18 provinsi yang siap mengikuti
surat edaran untuk tidak menaikkan UMP 2021. Beberapa provinsi dengan jumlah buruh besar
seperti Jawa Barat juga Banten termasuk yang sepakat tidak menaikkan UMP. (.Lihat tabel).
Menurut Ida, keputusan untuk tidak menaikkan UMP dilakukan setelah diskusi mendalam di
Dewan Pengupahan Nasional. Dengan berbagai pertimbangan, keputusan tidak menaikkan UMP
di 2021 menjadi jalan tengah di tengah pandemi korona. "Kami harap gubernur menjadikan ini
sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum," kata Ida.
Namun, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban minta
agar penetapan UMP tak serta merta berlaku di semua sektor usaha. Sektor-sektor yang masih
mencatatkan keuntungan selama Covid-19 harus tetap menaikkan upah minimum 2021.
Misal sektor farmasi, penambangan, sawit, elektronik, komunikasi juga keuangan. "Mereka harus
menaikkan upah di atas 8%. Jangan juga mereka nakal dengan tidak menaikkan karena ada
anjuran Menteri. Kami harap serikat buruh di daerah memperjuangkan itu ke gubernur dalam
penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten dan Kota (IJMSK)," ujar dia.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar juga berharap
gubernur tetap menaikkan upah minimum 2021 mulai 1,5% hingga 2%.
Bila gubernur memutuskan tak menaikkan upah minimum 2021, Timboel usul, pemerintah
menyiapkan bantuan bagi pekerja yang tidak mengalami kenaikan gaji. "Para gubernur bisa
mendorong bantuan bagi pekerja yang memiliki upah minimum," katanya.
Antara lain berupa program bantuan subsidi upah ke pekerja yang tak mendapatkan kenaikan
upah. Pemda juga bisa memberi subsidi ke pekerja yang menerima upah minimum dalam bentuk
diskon pembelian bahan makanan, seperti beras atau daging.
Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam berpendapat, saat ini mayoritas
perusahaan dalam kondisi survival, bahkan bleeding karena tak bisa beroperasi penuh. Alhasil,
produksi perusahaan di bawah BEP (break even point).
Dengan kondisi itu, masuk akal jika pekerja tak menerima kenaikan upah. "Jika ada korporasi
yang masih bisa beroperasi normal sebaiknya berunding dengan buruh kenaikan upah, tak harus
mengikuti SE Menaker," kata dia.
748
