Page 773 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

diterbitkan untuk menetapkan tidak ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan,
2021.
Tapi, dari total 34 provinsi di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga Selasa
(27/10/2020), masih terdapat 16 provinsi belum menentukan UMP. Itu, termasuk Provinsi DKI
Jakarta. Sedangkan, 18 provinsi lainnya, termasuk Jawa Barat sudah mulai melaporkan UMP
kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

16 provinsi belum mengajukan UMP tahun 2021 adalah; 1. DKI Jakarta, 2. Sumatera Barat, 3.
Sumatera Selatan, 4. Riau, 5. Jambi, 6. Sumatera Utara, 7. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
8. Jawa Tengah, 9. Jawa Timur, 10. Kalimantan Selatan, 11. Kalimantan Utara, 12. Sulawesi
Selatan, 13. Sulawesi Utara, 14. Gorontalo, 15. Maluku, dan 16. Papua Barat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mewajibkan seluruh kepala daerah menetapkan UMP
2021, dan paling lambat, Sabtu (31/10/2020).

Keputusan tidak menaikkan UMP 2021, kata Ida, didasari dengan kondisi perekonomian Tanah
Air sangat terdampak pandemi COVID-19.

"Mungkin teman-teman juga sudah membaca, kami di situ, di surat edaran tersebut, kami
menyampaikan latar belakang kenapa SE itu dikeluarkan. Tidak lain dan tidak bukan karena
dilatarbelakangi dengan menurunnya kondisi perekonomian Indonesia, serta ketenagakerjaan
pada masa pandemi COVID-19," kata Ida di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Menurut dia, ketetapan itu dilakukan berdasarkan hasil forum diskusi triparti. Yaitu, antara
pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja di Dewan Pengupahan Nasional (Depennas).

"Diskusi mendalam kami lakukan dalam waktu cukup lama. Penetapan ini adalah jalan tengah
yang kita ambil hasil diskusi di Depenas," kata Ida.
Respons Cepat Meski masih terapat 16 provinsi belum merespons dan melaporkan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan, respons cepat juga datang dari 18 provinsi. Itu, sekaligus mereka
menyetujui SE Kementerian Ketenagakerjaan itu, tidak ada kenaikan UMP tahun 2021.

Berikut ini 18 provinsi setuju UMP naik, beserta besaran UMP; 1. Jawa Barat Rp 1.810.350, 2.
Banten Rp 2.460.968, 3. Bali Rp 2.493.523, 4. Aceh Rp 3.165.030, 5. Lampung Rp 2.431.324, 6.
Bengkulu Rp 2.213.604, 7. Kepulauan Riau Rp 3.005.383, 8. Bangka Belitung Rp 3.230.022, 9.
Nusa Tenggara Barat Rp 2.183.883, 10. Nusa Tenggara Timur Rp 1.945.902, 11. Sulawesi
Tengah Rp 2.303.710, 12. Sulawesi Tenggara Rp 2.552.014, 13. Sulawesi Barat Rp 2.571.328,
14. Maluku Utara Rp 2.721.530, 15. Kalimantan Barat Rp 2.399.698, 16. Kalimantan Timur Rp
2.981.378, 17. Kalimantan Tengah Rp 2.890.093; dan 18. Papua Rp 3.516.700.

Batas Waktu Masih berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), para kepala daerah belum melapor UMP juga diberikan
batas waktu.

Ke-16 kepala daerah di 16 provinsi tersebut diminta menetapkan UMP 2021 paling lambat, pada
Sabtu (31/10/2020). Hal itu juga tertuang dalam bagian C dari SE Menaker berbunyi;
Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19, dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk:

1. Melakukan penyesuaian penetapan Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan Upah Minimum
Tahun 2020.

772