Page 772 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 772

Judul               DKI Jakarta Belum Mengajukan UMP
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://rri.co.id/ekonomi/921323/dki-jakarta-belum-mengajukan-ump
                Jurnalis            Denisa Tristianty
                Tanggal             2020-10-29 22:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000

                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mungkin teman-teman juga sudah membaca,
              kami  di  situ,  di  surat  edaran  tersebut,  kami  menyampaikan  latar  belakang  kenapa  SE  itu
              dikeluarkan.  Tidak  lain dan  tidak bukan  karena  dilatarbelakangi dengan  menurunnya  kondisi
              perekonomian Indonesia, serta ketenagakerjaan pada masa pandemi COVID-19

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Diskusi mendalam kami lakukan dalam waktu
              cukup lama. Penetapan ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Depenas

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi, yang menetapkan upah minimum
              tersebut adalah para gubernur. Kami meminta (sesuai SE) dengan latar belakang dan beberapa
              landasan yuridis yang kami juga sebutkan di surat edaran tersebut. Ini menjadi penguat bagi
              para gubernur dalam mengambil kebijakan terkait dengan upah minimum tersebut. Jadi sekali
              lagi, ini yang akan menetapkan adalah para gubernur


              Ringkasan

              Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  M/ll/HK.04/X/2020  tentang  Penetapan  Upah
              Minimum  Tahun  2021  Pada  Masa  Pandemi  Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  telah
              diterbitkan untuk menetapkan tidak ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan,
              2021.

              Tapi, dari total 34 provinsi di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga Selasa
              (27/10/2020), masih terdapat 16 provinsi belum menentukan UMP. Itu, termasuk Provinsi DKI
              Jakarta. Sedangkan, 18 provinsi lainnya, termasuk Jawa Barat sudah mulai melaporkan UMP
              kepada Kementerian Ketenagakerjaan.



              DKI JAKARTA BELUM MENGAJUKAN UMP

              Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  M/ll/HK.04/X/2020  tentang  Penetapan  Upah
              Minimum  Tahun  2021  Pada  Masa  Pandemi  Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  telah

                                                           771
   767   768   769   770   771   772   773   774   775   776   777