Page 782 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

19. Dengan surat tersebut Gubernur diminta untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah
minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.
Meski sudah ada surat edaran tersebut, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)
Timboel Siregar berharap para gubernur bisa menaikkan upah minimum 2021 mulai 1,5% hingga
2%. "Tapi kalau itu tidak dilakukan, kami akan menghormati keputusan gubernur, karena
merekalah yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengatakan naik atau tidak," ujarnya.

Bila para gubernur memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum 2021, dia pun meminta
agar pemerintah menyiapkan berbagai mitigasi atau bantuan bagi pekerja yang tidak mengalami
kenaikan gaji. "Misalnya mereka semua mengacu pada surat edaran kita hormati, tetapi tidak
hanya berhenti pada SK gubernur, tetapi bagaimana juga para gubernur bisa mendorong adanya
bantuan bagi pekerja yang memiliki upah minimum," tutur Timboel kepada Kontan, Kamis
(29/10).Menurutnya, bantuan tersebut bisa dilakukan dengan melanjutkan program Bantuan
Subsidi upah yang sudah ada. Menurutnya, BSU tersebut bisa disalurkan kepada pekerja yang
memang tidak mendapatkan kenaikan upah.

Dia mencontohkan, bila UMP DKI Jakarta tahun 2020 sekitar Rp 4,2 juta, maka dengan kenaikan
sekitar 2%, maka kenaikan upahnya sekitar Rp 85.000 per bulan. Bila dibulatkan Rp 90.000,
maka bila dikali 12 bulan, bantuannya sekitar Rp 1 juta. Karena itulah dia berharap pemerintah
melanjutkan BSU tersebut.

Belum lagi daerah lain yang upah minimumnya lebih rendah. Menurut Timboel, BSU yang ada
akan bisa menggantikan upah yang tidak dinaikkan. "Tetapi yang disasar itu benar-benar jelas
pekerja yang memang terdampak, misalnya pekerja yang mendapatkan upah minimum,"
katanya.

Tak hanya dari pemerintah pusat, Timboel pun berharap pemerintah daerah juga melakukan
upaya mitigasi misalnya dengan memberikan diskon kepada pekerja dengan upah minimum yang
ingin membeli bahan makanan, seperti beras atau daging. Menurutnya, hal ini bisa diatur dengan
penetapan tempat pembelian dan lainnya.Menurut Timboel, hal ini perlu dilakukan karena para
pekerja berhak mendapatkan upah yang layak. Selain itu, dia juga berpendapat dengan upah
yang layak pun akan mendukung konsumsi agregat yang nantinya berdampak pada
pertumbuhan ekonomi. "Jadi seperti yang saya bilang, mereka harus mendapatkan upah yang
layak, daya belinya, sehingga mendukung konsumsi agregat dan mendukung pertumbuhan
ekonomi," ujar Timboel.

781