Page 908 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 908
Judul 18 Provinsi Disebut Sudah Sepakat Tak Naikkan Upah Minimum 2021
Nama Media tempo.co
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1400403/18-provinsi-disebut-sudah-
sepakat-tak-naikkan-upah-minimum-2021
Jurnalis Antara
Tanggal 2020-10-29 07:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para Gubernur se-Indonesia
menyesuaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 akibat
pandemi COVID-19.
"Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," katanya di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2020.
18 PROVINSI DISEBUT SUDAH SEPAKAT TAK NAIKKAN UPAH MINIMUM 2021
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para Gubernur se-Indonesia
menyesuaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 akibat
pandemi COVID-19.
"Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," katanya di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2020.
Hingga saat ini 18 provinsi di Tanah Air telah menyepakati surat edaran tersebut. Provinsi
tersebut, yakni Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka
Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan
Papua.
Ia menegaskan yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur. Kemnaker hanya
meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya
907
