Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 244
Said menilai cita-cita kemerdekaan sulit diwujudkan jika RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)
disahkan. Hal ini karena dalam RUU yang saat ini sedang dibahas di DPR itu ada sejumlah pasal
yang justru akan mereduksi hak-hak kaum buruh dan masyarakat kecil yang lain.
"Jadi bukannya keadilan sosial yang akan didapatkan kaum buruh, tetapi masa depan dan hak-
hak kami akan dikorbankan dengan adanya undang-undang sapu jagad itu," ujarnya.
Aksi yang rencananya akan digelar di Jakarta tersebut akan diikuti puluhan ribu buruh di DPR RI
dan ribuan buruh di kantor Menko Perekonomian. Aksi serupa juga serentak dilakukan di
berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama.
"Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain Jawa Barat di Gedung Sate Bandung,
Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya," ungkap
Said.
Aksi serupa juga akan dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau,
Batam, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Makasar, Manado, Kendari, Mataram,
Maluku, Ambon, Papua, dan sebagainya.
"Apabila DPR dan pemerintah tetap memaksakan untuk pengesahan RUU Cipta Kerja, bisa saya
pastikan aksi-aksi buruh dan elemen masyarakat sipil yang lain akan semakin membesar,"
tegasnya.
Editor: Surya.
243
