Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 4
"Ini akan jadi beban generasi (jika RUU Cipta Kerja disahkan)," ujar Nining saat dihubungi
Kompas.com, Selasa (18/8/2020) malam.
Nining menuturkan, aksi penolakan yang dilakukan buruh dan sejumlah elemen masyarakat
tidak akan terjadi apabila sejak awal pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU Cipta
Kerja. Apalagi, kata dia, RUU Cipta Kerja nantinya akan membuka permasalahan yang dialami
langsung masyarakat.
"Ketika pemerintah menyerahkan (draf) ke DPR dan DPR dikritik publik, seharusnya pemerintah
dengan DPR bersama-sama menariknya," kata dia.
Dia mengatakan, aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah belakangan ini menunjukan,
bahwa persoalan RUU Cipta Kerja tak hanya menyangkut nasib buruh saja. Melainkan juga
menyangkut hajat-hidup petani, nelayan, hingga Hak Asasi Manusia (HAM).
"Para petani, dosen, para ahli, hari ini juga banyak melihat, bahwa rancangan UU (Cipta Kerja)
tidak membawa kebaikan untuk rakyat dan bangsa Indonesia, sehingga patut tidak dibahas,"
tegas Nining.
Adapun, Badan Legislasi (Baleg) DPR melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja ditengah
banyaknya penolakan atas RUU sapu jagat tersebut. Anggota Baleg DPR RI Hendrawan
Supratikno mengatakan, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah rampung 75 persen.
Dilansir Tribunnews.com, Jumat (14/8/2020), Hendrawan mengatakan, DPR dan pemerintah
telah menyelesaikan sekitar 6.200 daftar inventarisasi masalah (DIM).
"Memang sudah 75 persen. Karena kurang lebih dari 8.000 DIM, sudah diselesaikan sekitar
6.200. Berarti tinggal sekitar 1.800 DIM," kata Hendrawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Menurut dia, pada setiap rapat kerja, DPR dan pemerintah dapat membahas 50 hingga 100 poin
DIM. Selama masa reses, DPR dan pemerintah pun terus menggelar rapat kerja untuk membahas
RUU Cipta Kerja.
"Kalau setiap hari kerja, bisa diselesaikan 50-100 DIM," tutur Hendrawan.
Dia mengatakan RUU Cipta Kerja diperkirakan selesai dibahas pada akhir September.
Pengesahannya akan dilakukan segera setelah itu.
"Perkiraan kita akhir September bisa kita selesaikan. Disahkan sebelum reses 9 Oktober," ujar
dia.
3
