Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

Dari jumlah tersebut, kata Himawan, diperkirakan 80 persen pekerja di Jatim berpenghasilan di
bawah Rp 5 juta Artinya, sekitar 1,5 juta orang. "Tapi, itu jumlah global. Sebab, bisa jadi
bertambah atau berkurang. Karena itu, pemprov masih melakukan pendataan. Kami akan data
secara menyeluruh," imbuh Himawan.

Tingginya jumlah pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta di Jatim cukup wajar. Sebab,
besaran upah minimum kabupaten dan kota (UMK) di provinsi ini seluruhnya masih di bawah Rp
5 juta.

Dia menyatakan, sesuai dengan kebijakan pusat, dalam program tersebut, para pekerja
berpenghasilan di bawah Rp 5 juta akan menerima tambahan upah Rp 600 ribu per bulan.
Tambahan itu didistribusikan per September hingga Desember. Artinya, setiap pekerja bakal
menerima insentif Rp 2,4 juta.

Dengan asumsi, seluruh pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta masuk daftar penerima
program. Dana yang dibutuhkan untuk 1,5 juta naker di Jawa Timur cukup besar. Apabila setiap
naker mendapat tambahan Rp 2,4 juta, total kebutuhan dananya mencapai Rp 3,6 triliun.

Pemprov menargetkan seluruh pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta bisa masuk
daftar penerima insentif. Hanya, kebijakannya tetap ditentukan pusat. "Sejauh ini, pusat juga
belum memberikan batasan kuota. Karena itu, kami berharap semua bisa ter-cover program,"
katanya.

Apalagi, karyawan yang berpenghasilan sesuai dengan UMK juga masuk kategori penerima
bantuan. Wajar jika data BPJS menyatakan hampir 80 persen naker masuk kategori tersebut.

Himawan berharap program itu mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan begitu,
pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur bisa terkendali. (riq/cl2/ris)

63