Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

Seperti diberitakan Kompas.com, Senin (10/8/2020), BPJS Ketenagakerjaan telah
menyelesaikan penyisiran terhadap data pekerja yang akan menerima bantuan Rp 600.000 per
bulan ini.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mengeluarkan peraturan menteri
yang mengatur soal syarat dan skema pencairan bantuan. Peraturan itu berupa Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi/Gaji Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dirangkum dari berbagai pemberitaan Kompas.com, berikut perkembangan informasi soal
bantuan karyawan yang disebut Bantuan Subsidi Upah ini: Jumlah penerima naik Awalnya,
pemerintah mencatat 13,8 juta pekerja swasta yang akan menerima bantuan ini. Namun,
setelah dilakukan penyisiran oleh BPJS Ketenagakerjaan , jumlahnya naik menjadi 15,7 juta.

"Jadi kami bersepakat, jumlah calon penerima ditingkatkan," kata Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziah dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk mensubsidi gaji para pekerja atau karyawan
ini pun bertambah.

"Anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah ini mengalami kenaikan menjadi Rp 37,7
triliun dari semula Rp 33,1 triliun," kata Ida.

12 juta rekening telah terkumpul Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan
resminya, Minggu (16/8/2020), menyebutkan, pemerintah telah mengantongi 12 juta nomor
rekening para pekerja dan siap untuk menyalurkan dana subsidi. Adapun pelaksanaan
penyaluran dana subisdi tersebut akan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020.

"Sekarang alhamdulillah, teman-teman pekerja kita yang menjadi peserta BPJS
(Ketenagakerjaan) datanya sudah 12 juta nomor rekening sudah masuk. Rencananya, Bapak
Presiden menyerahkan secara langsung dan me-launching. Insya Allah tanggal 25 Agustus ini,"
ujar Ida.

Ida menjelaskan, pekerja yang akan menerima subsidi ini terdiri dari pekerja dari perusahaan
swasta maupun pemerintah non-PNS.

Syarat penerima Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan aturan soal bantuan bagi para pekerja
ini, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi/Gaji Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam
Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Permenaker tersebut diteken Menaker Ida Fauziyah pada 14 Agustus 2020. Berdasarkan Pasal 3
dari Permenaker tersebut, bantuan subsidi gaji karyawan sebesar Rp 600.000 diberikan kepada
pekerja atau buruh yang memenuhi 6 kriteria berikut: 1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang
dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK) 2. Terdaftar sebagai peserta aktif program
jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu
kepesertaan 3. Pekerja/buruh penerima gaji/upah 4. Kepesertaan sampai bulan Juni 2020' 5.
Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besara iuran
yang dihitung berdasarkan gaji/upah di bawah Rp 5 juta sesuai gaji/upah terakhir yang
dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS
Ketenagakerjaan 6. Memiliki rekening bank yang aktif Skema penyaluran Daftar pekerja calon
penerima subsidi datang dari BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan verifikasi dan validasi
dengan syarat yang ada.

78