Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 82
pemberdayaan tenaga kerja. Bantuan ini diharapkan dapat membantu ABK dan keluarganya
untuk berwirausaha maupun mengembangkan wirausaha yang sudah ada.
MENAKER BANTU KELUARGA ABK TERDAMPAK COVID-19
Brebes - Untuk membantu Awak Kapal Ikan Migran/Awak Buah Kapal (ABK) purna yang
terdampak pandemi Covid-19, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberi bantuan sarana
usaha pemberdayaan tenaga kerja. Bantuan ini diharapkan dapat membantu ABK dan
keluarganya untuk berwirausaha maupun mengembangkan wirausaha yang sudah ada.
"Bantuan ini merupakan kepedulian dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan, yang tidak hanya ditujukkan bagi awak kapal migran, tetapi juga kepada
anggota keluarganya yang saat ini terdampak pandemi Covid-19," kata Menaker Ida, saat
berdialog serta berikan bantuan sarana usaha pemberdayaan tenaga kerja kepada keluarga
awak kapal ikan migran di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes,
Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/8).
Bantuan sarana usaha yang diberikan berupa program inkubasi bisnis senilai Rp10 juta kepada
10 keluarga ABK. Selain itu, bantuan sarana usaha lainnya berupa program Tenaga Kerja Mandiri
(TKM) kepada 40 orang nelayan yang tergabung dalam 2 kelompok nelayan di Desa Kaliwlingi.
Masing-masing kelompok nelayan mendapat bantuan senilai Rp40 juta.
Menaker Ida menjelaskan, bantuan ini adalah bentuk kehadiran Negara kepada pekerja migran
yang bekerja sebagai ABK. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), negara wajib memberikan perlindungan, baik kepada para
pekerja migran maupun keluarganya.
"Pada hakekatnya UU ini menekankan pelindungan pada pemenuhan dan penegakan hak asasi
manusia, pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, tidak hanya bagi pekerja migran, namun juga
kepada keluarganya," jelas Menaker Ida.
Dalam kesempatan ini, Menaker Ida turut menyosialisasikan mekanisme penempatan dan
pelindungan PMI sebagai ABK di kapal berbendera asing. Menurutnya, berbagai latar belakang
masalah yang kerap mendera pekerja migran, khususnya yang bekerja sebagai ABK seperti
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), gaji tidak dibayar, penipuan, kecelakaan kerja, perlakuan
tidak manusiawi, hingga meninggal saat bekerja dan di larung di perairan lepas, tak terlepas dari
kurangnya pemahaman akan prosedur bekerja di luar negeri.
"Demi keamanan, serta sebagai bagian dari perlindungan awal sebelum berangkat, saya ingin
mengingatkan kepada seluruh calon PMI, sebelum berangkat harus memahami isi perjanjian
kerja laut sebelum di tandatangani dan mengetahui kredibilitas serta legalitas perusahaan yang
akan memberangkatkan. Informasi terkait kredibilitas dan legalitas perusahaan bisa diakses di
Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)," tegas Ida.
Usai berdialog dengan para ABK purna dan keluarganya, Menaker Ida mengunjungi rumah
keluarga pekerja migran a.n. Alm Abdul Wakhid yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera
RRT (Lu Rong Yuan Yu 326). Alm. Abdul Wakhid meninggal akibat kecelakaan kerja pada bulan
Mei 2020 lalu.
"Terkait proses pemulangan jenazah Alm saat ini, kami terus berkoordinasi dengan perwakilan
di Beijing, agar Alm Pak Wakhid bisa dipulangkan dan dimakamkan di tanah kelahirannya,"
ujarnya.
81
