Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 85
TOLAK OMNIBUS LAW, PULUHAN RIBU BURUH DEMO
Jakarta: Elemen buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja berharap agar draft
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau yang lebih dikenal Omnibus Law Ciptaker,
versi pemerintah tidak jadi disahkan. Aksi demonstrasi (demo) puluhan ribu buruh pun akan
segera digelar.
"Serikat pekerja berharap draft RUU Cipta Kerja tidak jadi disahkan," tegas Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Selasa (18/8/2020).
Said mengungkapkan, pimpinan DPR yang diwakili Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Panitia
Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua Panja Baleg Willy
Aditya, dan beberapa anggota Panja Baleg dari berbagai fraksi telah bersepakat untuk
membentuk tim perumus yang mengikutsertakan perwakilan serikat pekerja.
Adapun serikat pekerja yang tergabung dalam tim ini mewakili 32 federasi dan konfederasi,
antara lain 13 federasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, 9
federasi KSPI, 3 federasi KSPSI Yoris Raweyai, dan beberapa federasi seperti Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) 98, forum
guru, tenaga honorer, dan sebagainya.
"Dari DPR, tim ini akan dipimpin oleh Pak Dasco dan pak Willy Aditya," kata Said Iqbal.
Sementara itu, tambah Said, setiap fraksi akan mengirimkan satu orang untuk masuk dalam tim
perumus, ditambah tenaga ahli dari Panja Baleg.
Tim perumus tersebut dijelaskan Said akan menggelar rapat pada tanggal 20 sampai 21 Agustus
nanti. Tujuan rapat tersebut adalah menghasilkan rumusan-rumusan berdasarkan masukan dari
serikat pekerja.
"Di sini serikat pekerja akan menyampaikan analisa dan keberatannya," ungkap Said.
Sementara itu, menurut Said, dalam Omnibus Law Ciptaker versi DPR nanti pihaknya bakal
memberikan masukan-masukan terkait hal-hal yang belum diatur dalam UU 13/2003, seperti
aturan terkait digital ekonomi, dan transportasi online.
Lebih lanjut Said mengklaim bahwa, ada perbedaan antara tim yang dibentuk DPR dengan tim
teknis yang dibentuk pemerintah.
"Di mana tim teknis hanya sebagai alat stempel. Seolah-olah Menteri Ketenagakerjaan sudah
mengundang tripartite. Padahal tidak ada perubahan," bebernya.
Sedangkan tim bersama yang dibentuk DPR, serikat perkeja lebih dilegalkan dalam tim perumus.
Serikat pekerja akan ikut andil dalam membuat rumusan sebagai bahan yang akan dijadikan
sebagai argumentasi Panja Baleg DPR RI kepada pemerintah.
"Kami berharap masukan ini bisa membuat draft pemerintah ditolak oleh DPR RI," tegasnya lagi.
Said menekankan, kerja-kerja di tim bersama ini tidak membuat serikat buruh meniadakan aksi.
Serikat buruh tetap melakukan aksi. Aksi ini sebagai bentuk dukungan agar DPR menolak draft
RUU Cita Kerja versi pemerintah. Sekaligus sebagai dukungan kepada tim bersama DPR dan
serikat pekerja agar usulan buruh bisa diterima oleh DPR RI.
KSPI sendiri akan menggelar aksi puluhan ribu buruh di DPR dan Kantor Kemenko Perekonomian
pada tanggal 25 Agustus nanti.
84
